Jadi Saksi di Sidang Meikarta, James Riady Dicecar Soal Ini

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • CEO Lippo Group James Tjahaja Riady memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. KPK memeriksa James setelah menggeledah rumahnya pada 18 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    CEO Lippo Group James Tjahaja Riady memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. KPK memeriksa James setelah menggeledah rumahnya pada 18 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - CEO Lippo Group James Riady memenuhi panggilan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perizinan Meikarta, di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu, 6 Februari 2019.

    Baca: Sidang Meikarta, Bupati Neneng Disebut Pernah Bertemu James Riady

    James menjadi saksi untuk terdakwa Billy Sindoro yang didakwa bersama-sama dengan Henry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama. Para terdakwa ini didakwa menyuap Neneng Hasanah melalui PT Mahkota Sentosa Utama (anak usaha Lippo Group). Nilai suap yang diberikan mencapai Rp 18 miliar.

    James dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa dan majelis hakim terkait bisnis Lippo Group dan pertemuannya dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang diduga berkaitan dengan perizinan Meikarta.

    James mengaku kunjungannya ke rumah Bupati Bekasi Neneng saat itu tidak ada hubungan dengan proyek Meikarta. Ia mengaku hanya diajak oleh Direktur PT MSU (pengembang Meikarta) Bartholomeus Toto dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro untuk menjenguk Neneng yang baru melahirkan.

    “Saya datang diajak Pak Toto, tidak membahas Meikarta atau bisnis yang lain,” ujar James saat ditanya oleh jaksa.

    Baca: Suap Meikarta, KPK Sebut Bukti Keterlibatan Korporasi Terbuka

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu juga membicarakan perizinan proyek Meikarta, James mengaku tidak ingat. Ia hanya mengingat, ada pembicaraan soal pendidikan pada pertemuan itu.

    “Selain basa-basi saya tidak ingat bicara apa. Yang lebih banyak bicara bupati. Saya tidak ingat Pak Toto dan Pak Billy bicara apa saja,” ucapnya.

    Adapun, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pertemuan James Riady dengan Neneng tersebut diduga berkaitan dengan proyek Meikarta. Dalam surat dakwaan, James sempat memperlihatkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Neneng.

    Selepas pertemuan tersebut, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basemen dalam proyek Meikarta. Permohonan tersebut dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. KPK pun menyebut serangkaian suap terjadi dalam proses penerbitan IMB tersebut.

    Saat ditanya apakah dirinya sempat menunjukkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Bupati Bekasi, James tidak menjawab.

    Dalam sidang hari ini, selain ditanya soal pertemuan dengan Bupati Bekasi, James juga dicecar soal perannya dalam bisnis Lippo Group dan Meikarta. Menjawab pertanyaan tersebut, James mengatakan dirinya saat ini tak ada kaitan dengan usaha Lippo Group apalagi Meikarta. Ia mengaku saat ini lebih banyak berkegiatan di Sekolah Pelita Harapan. “Saya tidak involved di Lippo Cikarang dan MSU (Meikarta),” ucapnya.

    Baca: Alasan Mendagri Ajukan Permintaan ke Neneng Soal Proyek Meikarta

    Pemeriksaan James Riady di persidangan tersebut terbilang cukup singkat. Majelis hakim dan jaksa tidak banyak melontarkan pertanyaan kepada James. Alasannya, putra dari taipan Mochtar Riady itu sebelumnya sudah meminta izin agar bisa menjalani pemeriksaan lebih dulu dibandingkan dengan saksi lain karena baru mendarat di Indonesia dan harus mengikuti perayaan Imlek bersama keluarganya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.