Peneliti LIPI Nilai Jokowi Tampil Agresif untuk Elektabilitas

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, menghadiri acara paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square, 2 Februari 2019. Tempo / Friski Riana

    Calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, menghadiri acara paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square, 2 Februari 2019. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai sikap menyerang calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi ditujukan untuk menandingi isu-isu karena khawatir elektabilitasnya stagnan. Salah satunya, kata Siti, yakni isu ganti presiden.

    Baca: Mulai Tanggapi Serangan Kubu Prabowo, Jokowi: Masak Diam Terus

    "Pak Jokowi harus mengimbangi dengan seksama kekuatan-kekuatan yang cenderung terus meningkat untuk ganti presiden," ujar Siti Zuhro saat ditemui Tempo di gedung Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Selasa, 5 Februari 2019.

    Menurut Siti, dari pandangannya saat ini, isu ganti presiden semakin meninggi mendekati pemungutan suara. Hal ini, kata dia, membuat Jokowi dinilai harus tampil sedikit agresif. "Ini kontestasi yang real. Di satu sisi dia bertahan sebagai petahana, di sisi lain ini terus mengalir kecenderungan untuk ganti presiden," katanya.

    Siti menilai wajar jika Jokowi merasa terancam dengan isu dan berusaha menaikkan elektabilitasnya dalam kontestasi politik. Menurut dia, Jokowi khawatir jika elektabilitasnya menjelang pemungutan suara tetap stagnan. "Ini kan kontestasi. Jadi menurut saya elektabilitas itu terasa kan ini fluktuasi atau stagnan," ucapnya.

    Baca: Keunggulan dan Kelemahan Gaya Kampanye Jokowi Versi Pengamat

    Siti Zuhro menuturkan gaya menyerang Jokowi sebagai calon inkumben tentu tak seperti sikap mantan Gubernur DKI Jakarta biasanya. Menurut dia, sikap Jokowi yang tampil lebih agresif ini untuk meningkatkan elektabilitas mengingat hari pemungutan suara yang semakin dekat. "Dia dihadapkan pada kemenangan yang agak telak, kuat, atau cuma selisih tipis seperti ini," tuturnya.

    Siti berpendapat seharusnya Jokowi tak perlu bersikap agresif menyerang seperti sekarang. Sebab, kata dia, jika masyarakat merasa puas dengan program kerjanya sebagai presiden selama empat tahun sebelumnya, elektabilitas Jokowi dipastikan akan aman.

    "Ini malah yang menyebabkan pertanyaan ada apa dengan Pak Jokowi. Apakah dia risau dengan elektabilitas yang tak signifikan naik? Internal mereka lah yang tahu," kata nya.

    Sebelumnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah pernyataan 'keras' yang ia lontarkan terhadap kubu Prabowo-Sandiaga dalam beberapa hari terakhir ini. "Masak saya diam terus? Saya suruh diam terus? Saya suruh sabar terus? Ya tidak dong," kata Jokowi sambil berlalu meninggalkan wartawan di Hotel JS, Ahad, 3 Februari 2019.

    Jokowi menyangkal dirinya mulai menyerang kubu lawan. Dia menyatakan hanya menyampaikan kenyataan. "Sekali-sekali dong," ujarnya.

    Jokowi setidaknya sudah beberapa kali menanggapi serangan balik dari kubu Prabowo. Salah satunya adalah pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia bisa punah. Adapun, Jokowi mengatakan pihak yang mengatakan negara ini akan bubar dan punah tidak usah mengajak rakyat Indonesia.

    Jokowi juga meminta semburan hoaks atau berita bohong dan propaganda Rusia dalam berpolitik dihentikan. Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan yang dimunculkan oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada 2016.

    Baca: Pengamat: Gaya Menyerang Jokowi Akibat Panik Soal Elektabilitas

    "Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi," kata Jokowi di Kantor Redaksi Jawa Pos, Graha Pena, Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.