TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah eleman masyarakat sipil yang bergabung dalam Solidaritas Masyarakat Surabaya Menolak Remisi Pembunuh Jurnalis Radar Bali AA Gede Bagus Narendra Prabangsa mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Jokowi segera mencabut remisi yang diberikan kepada I Nyoman Susrama, otak pembunuhan terhadap Prabangsa.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya Miftah Faridl mengatakan, masyarakat sipil yang tergabung dalam solidaritas ini menganggap remisi tersebut menciderai rasa keadilan publik. Dari kacamata AJI, menurut dia, bergabungnya masyarakat sipil juga menandakan bahwa jurnalisme dan pers masih dianggap sebagai ruang publik.
"Teman-teman di Surabaya membuktikan bahwa pencabutan remisi ini itu mengusik juga rasa keadilan mereka," kata Faridl kepada Tempo, Selasa, 5 Februari 2019.
Surat kepada Jokowi itu ditandatangani oleh perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Human Rights Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Surabaya, Redaksi Jawa Pos, Center for Marginalized Communities Studies (CMARs), Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi (Pusad) Universitas Muhammadiyah Surabaya, AJI Surabaya, dan LBH Lentera.
Faridl mengatakan, kasus pembunuhan terhadap Prabangsa telah menjadi domain publik. Sebab, Prabangsa dibunuh karena menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, yakni mengungkap dugaan korupsi yang merugikan orang banyak.
Prabangsa, dibunuh dengan sadis pada 11 Februari 2009. Dia dibuang ke laut dalam kondisi sekarat, dan jasadnya ditemukan 16 Februari 2009 di Perairan Padang Bai, Karangasem, Bali. Persidangan kemudian mengungkap Susrama adalah otak pembunuhan terhadap jurnalis Radar Bali tersebut.
Prabangsa dibunuh setelah menulis dugaan korupsi proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sejak Desember 2008 hingga awal 2009. Susrama adalah adik kandung dari Bupati Bangli ketika itu, I Nengah Arwana. Keduanya merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dalam pertemuannya dengan Solidaritas Jurnalis Bali, Sabtu pekan lalu, mengakui tidak melakukan pengecekan satu persatu terhadap profil yang diajukan untuk menerima remisi. Karena remisi kadung diberikan, Sri Puguh mengusulkan jalan keluar lain yakni menulis surat keberatan kepada Presiden.
Sri Puguh mengatakan, surat keberatan itu dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Faridl mengatakan surat dari elemen masyarakat sipil ini merupakan respons atas jalan keluar yang ditawarkan Sri Puguh. Namun kata Faridl, sebelumnya pun sejumlah akademisi dan LBH sudah menganalisis kecacatan pemberian remisi Susrama itu. Dalil-dalil itu juga ditulis dalam surat yang ditujukan kepada Jokowi.
"Selain sebagai bukti bahwa keadilan masyarakat itu terusik, tapi di dalam situ juga ada dalil-dalil apa yang menunjukkan bahwa remisi itu cacat," kata dia.
Ada empat dalil yang digunakan. Pertama, Susrama tidak pernah mengaku bersalah telah membunuh Prabangsa. Faridl mengatakan, padahal pengakuan bersalah ini merupakan syarat mutlak pemberian remisi.
Dalil kedua ialah terciderainya rasa keadilan masyarakat dengan pemberian remisi itu. Sekalipun keluarga Susrama memperjuangkan "keadilan" versi mereka, ada keadilan yang jauh lebih besar yang dilukai.
Dalil ketiga menyangkut tidak cermatnya Kementerian Hukum dan HAM memeriksa nama-nama yang diusulkan sebagai penerima remisi. Menurut Faridl, pengurangan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 tahun seharusnya disertai profiling yang ketat agar memastikan remisi tidak diterima oleh mereka yang tak berhak.
"Jadi Ditjen PAS terlalu percaya dengan birokrasi yang ada di bawah sehingga abai terhadap penilaian-penilaian subjektif terhadap satu per satu orang ini," ujar Faridl.
Adapun dalil keempat, Presiden seharusnya tak melampaui kewenangan dengan masuk ke ranah yudisial. "Ini jadi perdebatan di antara teman-teman praktisi hukum. Masa sudah diputuskan seumur hidup terus tiba-tiba dua puluh tahun penjara, ini kan sama saja memutilasi peran yudisial," kata dia.
Faridl mengatakan surat tersebut dikirimkan kepada Presiden Jokowi pada hari ini.
