Malam untuk Rahman Tolleng, Guru Politik Para Aktivis

Reporter:
Editor:

Bagja

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Angkatan 1966, Rahman Tolleng. TEMPO/Nita Dian

    Aktivis Angkatan 1966, Rahman Tolleng. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Tempo akan menggelar “Malam untuk Rahman Tolleng” pada Kamis, 7 Februari 2019 pukul 19.00 di Gedung Tempo Jalan Palmerah Barat Nomor 8 Jakarta Selatan. Rahman wafat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, pada 29 Januari 2019 di usia 81.

    Sehari-hari Rahman tinggal di Sukamulya, Bandung. Ia ke Jakarta pada Selasa untuk datang ke kantor Tempo memberikan evaluasi Opini yang digelar tiap hari Rabu. Rutinitas itu ia jalani lebih dari 20 tahun sejak Tempo terbit kembali pada 1998 setelah dibredel pemerintahan Orde Baru empat tahun sebelumnya. “Selama itu pula ia tekun mengkliping halaman Opini dan memberikan catatan dengan tulisan tangan,” kata Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi Tempo.

    Tak selamanya Rahman setuju dengan sikap redaksi Tempo yang dituangkan di halaman itu. Halaman Opini muncul sejak 1998 yang berisi sikap, pendapat, saran, kadang-kadang tawaran solusi atas pelbagai masalah—yang dianggap penting oleh redaksi. Sebelum 1994, rubrik Opini dari redaksi hanya diwakili rubrik Fokus Kita yang kemudian berubah menjadi Catatan Pinggir. Namun, Catatan Pinggir sejak awal tak sekadar opini terhadap sebuah masalah tapi juga refleksi atas kejadian-kejadian yang sedang hangat. Catatan Pinggir bahkan menjadi esai dengan gayanya sendiri.

    Karena opini, biasanya ada empat masalah yang dibahas, tulisan-tulisan tersebut mesti mengandung sikap dan pendapat, yang ditopang oleh argumen dan latar belakang, untuk memungkinkan penyelesaian. Belakangan Rahman juga membahas sikap Editorial yang muncul di Koran Tempo sejak terbit pada 2001. Opini dan Editorial adalah artikel yang tetap mengandung berita sehingga pembaca bisa mengikuti informasinya, sekaligus berisi sikap dan pendapat di dalamnya.

    Acap kali, kata Arif, Rahman menolak sikap dan pendapat redaksi karena menganggap logikanya bengkok atau saran-sarannya tak cukup ditopang oleh informasi yang akurat. Kali lain ia mengkritik argumen opini tersebut karena sikap yang terumuskan di sana pernah coba dilakukan di masa lalu namun gagal. “Rahman Tolleng datang ke rapat opini selalu dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas,” kata Arif.

    Pengetahuan dan pengalamannya itu datang dari aktivitas politiknya yang panjang sejak muda. Lahir pada 5 Juli 1937 di Sinjai, Sulawesi Selatan, Rahman datang ke Jawa Barat sebagai mahasiswa jurusan Apoteker di Institut Teknologi Bandung. Kuliahnya tak ia selesaikan karena memilih aktif di Gerakan Mahasiswa Sosialis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia. Di awal 1960-an, Presiden Soekarno melarang partai yang dipimpin Sutan Sjahrir ini.

    Rahman praktis harus bersembunyi memimpin organisasi itu. Tapi, secara diam-diam, ia memproduksi tulisan-tulisan yang menentang kesewenang-wenangan Soekarno, terutama ide Nasakom dan Dekrit 1959, yang disebutnya “akal-akalan Soekarno untuk melanggengkan kekuasaan”. Selain membuat pamflet dan tulisan, Rahman juga menggerakkan organisasi mahasiswa untuk menentang pemerintahan Orde Lama yang kian otoriter.

    Puncaknya pada 1966. Memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Bandung, Rahman salah satu tokoh di balik demonstrasi besar yang merambat ke pelbagai kota. Tahun itu tercatat dalam sejarah sebagai berakhirnya kekuasaan Soekarno dan beralih kepada Soeharto. Rahman pun tak lagi bersembunyi. Ia tampil dengan memimpin majalah Mahasiswa Indonesia, meski kadang masih memakai nama samaran Iwan Ramelan karena tetap kritis kepada penguasa baru.

    Robert Hefner, ahli Indonesia yang menulis Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, menyebut Rahman Tolleng sebagai seorang pemikir paling cemerlang dari generasi 66. Rahman ikut membidani Sekretariat Bersama Golongan Karya yang kelak menjelma Golkar. Tapi idenya menjadikan Golkar sebagai partai modern ditampik Soeharto. Presiden baru itu malah menjadikannya partai tunggal untuk kendaraan politiknya agar terus berkuasa.

    Meski menjadi anggota DPR dari Golkar, Rahman tetap kritis kepada Soeharto. Ia bahkan dianggap berada di balik demonstrasi besar menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka pada 1974. Kejadian pada 15 Januari yang dikenal sebagai Malari itu membuat Rahman ditahan tanpa pengadilan meski kemudian dibebaskan. Orde Baru juga membredel mingguan Mahasiswa Indonesia dan me-recall-nya dari DPR. Ia pun nyaris tersingkir dari panggung politik, dan lebih banyak aktif sebagai Direktur Utama PT Grafiti Pers—perusahaan percetakan yang menjadi bagian dari Tempo.

    Pada akhir 1980-an, bersama Abdurrahman Wahid dan Marsillam Simanjuntak, ia mendirikan Forum Demokrasi. Perkumpulan para aktivis dan intelektual ini adalah wadah para aktivis pro demokrasi dan menjadi forum pengkritik utama Orde Baru. Rahman salah satu motor yang berada di balik demonstrasi mahasiswa menumbangkan Orde Baru. Kekuasaan Soeharto runtuh dan Abdurrahman Wahid naik menggantikannya setelah era transisi Presiden Habibie.

    Gus Dur sempat menyebutnya layak menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Tapi pertentangan politik di lingkaran partai pendukung Gus Dur, yang belum sepenuhnya bersih dari organ Orde Baru, membuat Rahman tersingkir. Ia pun kembali jadi oposan. Dalam rapat-rapat opini di kantor Tempo di Jalan Proklamasi, Rahman kerap mengingatkan agar redaksi tetap mengkritik cara Gus Dur menjalankan pemerintahan. “Meski teman, jika keliru harus kita ingatkan,” katanya, selalu,

    Tiga tahun menjelang Pemilu 2014, bersama beberapa tokoh muda, Rahman melahirkan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). Ia cemas terhadap naiknya para oligarki yang memanfaatkan politik untuk menunggangi demokrasi. Dengan membuat partai, Rahman ingin mencari calon presiden yang menjalankan politik yang bebas dari cengkeraman segelintir orang. Tapi partai ini gagal memenuhi kuota untuk lolos ke pertarungan Pemilu. Lagi-lagi Rahman gagal.

    Goenawan Mohamad dalam salah satu Catatan Pinggir untuk memperingati ulang tahun sahabatnya yang ke-70 pada 2008, menyebut apa yang dilakukan Rahman sebagai “mikropolitik”—aksi militan yang terbatas tapi menjadi elan dalam politik. Dengan sejarah gagal dan tak mengenal kapok itu, hubungan Rahman dengan politik layak disebut semacam relasi cinta yang keras kepala, tak bisa dipisahkan meski acap membuatnya sengsara.

    Perjalanan panjang dalam politik Indonesia itulah yang mewarnai pemikiran-pemikiran Rahman Tolleng. Rumahnya di Menteng maupun di Bandung disebut Unsrat, Universitas Rahman Tolleng, karena begitu banyak anak-anak muda yang mendekat kepadanya untuk menimba ilmu politik dan pemikiran. Ia membakukannya dalam Sekolah Ilmu Sosial dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

    Praktis ia menjadi guru politik tak resmi bagi para aktivis. Robertus Robert, koleganya di P2D, menyebut Rahman selalu berada di ambang subversi dan ambiguitas. Rahman mengkritik, tapi di balik kritiknya ia menyimpan harapan. Ia kadang memuji, tapi sebelum pujian menjadi penuh ia segera menghunjamkan kritik. Ia menyebut pemerintahan Jokowi inkompeten tapi memuji opini Tempo yang menyebut Prabowo Subianto turunan produk gagal reformasi. Ia menyebut Jokowi tak cakap jadi presiden tapi orang yang punya niat baik membereskan keadaan dibanding politikus yang ada sekarang.

    Maka ketika ia meninggal pada Selasa pagi itu, banyak orang yang merasa kehilangan dengan kepergiannya. Dari pengirim karangan bunga yang memanjang di Jalan Cipedes, terlihat bagaimana Rahman berteman dengan banyak kalangan: mahasiswa, tokoh politik, menteri, pengacara, wartawan, aktivis. Rahman pergi terlalu mendadak.

    Dua pekan sebelumnya ia memang minta izin tak hadir dalam Rapat Opini di kantor Tempo karena merasa kurang sehat. “Sepanjang sejarah Rapat Opini, baru kali itu Pak Rahman minta izin,” kata Redaktur Eksekutif Tempo Setri Yasra.

    Pekan berikutnya ia hadir dengan wajah segar dan rapi yang seperti biasa. Ia bercerita bahwa dokter menganjurkannya cuci darah karena, mungkin, ginjalnya sudah tak berfungsi separuh. Tapi ia menolak karena cuci darah mengharuskannya menginap di rumah sakit. Rahman memilih berobat jalan. Di Rapat Opini yang terakhir itu, Rahman tetap melontarkan kritik-kritiknya yang jernih dan tajam, tak segan memuji jika ia setuju dengan alur berpikir pendapat di dalamnya.

    Pekan lalu, ia punya dua agenda di Jakarta: menghadiri sebuah acara di rumah pengusaha Arifin Panigoro dan Rapat Opini di Tempo. Lagi-lagi, ketika ia memeriksakan diri ke rumah sakit, dokter menyarankan ia istirahat dan cuci darah. Rahman menolak karena ingin datang ke Rapat Opini. Cuci darah ia rencanakan sepulang menghadiri rapat. “Dia bilang saya tak mau cuci darah karena nanti tak bisa ke Tempo,” kata Tati Rahman, istrinya.

    Di pemakaman Ciburinai yang resik, tempat terakhir Rahman di Sukamulya, Sarwono Kusumaatmadja, yang mewakili keluarga, mengatakan bahwa Rahman adalah orang yang teguh menegakkan prinsip dan kehormatan diri dan keyakinannya. Maka tak mudah bagi hidup orang seperti dia dan keluarganya menghadapi zaman represif di dua orde. “Atas nama keluarga, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah membantu almarhum di masa-masa sulit itu,” kata mantan Menteri Perikanan dan Kelautan ini.

    Marsillam Simanjuntak, jaksa agung di masa pemerintahan Gus Dur yang menjadi kolega evaluator Opini Tempo, memberi kata perpisahan sebagai sahabat dengan sangat menyentuh. Keduanya berkarib sejak lama sebagai sesama aktivis pro-demokrasi. Marsillam pula yang menemani Rahman ke rumah sakit di hari terakhirnya. “Selamat jalan, Bung. Kita bertemu kembali dalam ilham dan kenangan,” katanya.

    “Malam untuk Rahman Tolleng” digelar tak hanya untuk mengenang sosok aktivis politik yang gigih dan yakin, tapi juga menyerap ilham dan pemikiran seorang Rahman Tolleng yang selalu menaruh harapan kepada politik yang bisa mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di sana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.