ICW Desak KPK Jerat Korporasi Kasus Bupati Kotawaringin Timur

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Emerson Yuntho (kiri),  Haris Azhar dan Ghifari (kanan), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 21 April 2015. Koalisi Masyarakat Sipil menolak wacana pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, karena dinilai tidak layak. TEMPO/Imam Sukamto

    Tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Emerson Yuntho (kiri), Haris Azhar dan Ghifari (kanan), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 21 April 2015. Koalisi Masyarakat Sipil menolak wacana pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, karena dinilai tidak layak. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. ICW menilai perusahaan turut diuntungkan dalam pemberian izin tambang yang dilakukan Supian.

    Baca: KPK Tetapkan Bupati Kotawaringin Timur Tersangka Suap Tambang

    "Korporasi atau perusahaan yang diuntungkan di balik ijin ini sebaiknya harus diproses oleh KPK, kami berharap kasus ini juga bisa menjerat korporasinya," kata Staf Ahli ICW, Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait pemberian izin tambang. KPK menyangka Supian telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining. Izin tersebut dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

    Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta. Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar, negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.

    Emerson mengatakan terdapat hubungan saling menguntungkan dalam korupsi izin tambang antara kepala daerah dan perusahaan. Satu sisi, kepala daerah yang ingin mencalonkan diri membutuhkan banyak dana. Di sisi lain, perusahaan butuh proses perizinan yang cepat. Dalam hubungan ini, menurut Emerson, korupsi izin tambang menjadi marak.

    Simak juga: KPK Duga Bupati Kotawaringin Timur Rugikan Negara Rp 5,8 Triliun

    Emerson mengatakan untuk memutus rantai korupsi ini dibutuhkan kepala daerah yang berintegritas. Sehingga tidak ada tawar menawar dalam perizinan. "Enggak ada lagi tuh potong kompas perizinan," katanya mengomenteri kasus Bupati Kotawaringin Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.