Pemerintah Serius Perangi Kemiskinan dan Ketimpangan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Parung Bogor, Jumat, 1 Februari 2019.

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Parung Bogor, Jumat, 1 Februari 2019.

    INFO NASIONAL - Pemerintah sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini kdiwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran. 

    "Salah satu program bantuan sosial yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah, Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

    Kebijakan peningkatan anggaran PKH dari hanya Rp 5,6 triliun pada 2014 menjadi Rp 34.4 triliun di 2019, merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat lapisan bawah. 

    Hal itu disampaikan Airlangga di hadapan 900 keluarga penerima manfaat (KPM), pada acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Parung Bogor, Jumat, 1 Februari 2019.

    Pertengahan Januari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen.

    Airlangga menyampaikan bahwa ada empat faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertama, PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan PKH dan BPNT, KPM bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah. Sehingga, kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak, sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. “Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk atau stunting,” ujar Airlangga. 

    Faktor kedua, PKH melalui para pendamping harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga, sehingga hidup mudah. “Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik, sehingga ke depannya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera, dan dapat hidup mandiri,” ucap Airlangga.

    Faktor ketiga, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah. Saat ini setidaknya ada 39.625 SDM PKH yang terlibat dalam penyelenggaraan PKH, baik sebagai koordinator, operator, supervisor, pendamping, atau asisten pendamping. 

    Faktor keempat, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah.

    Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat, sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. “Jadi, membangun manusia Indonesia yang tangguh menuju Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.

    Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI Harry Hikmat yang mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa untuk menyesuaikan dengan beban kebutuhan KPM pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social, maka indeks bantuan ditingkatkan dan jadwal pencairan PKH pun dimajukan satu bulan lebih awal menjadi bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. 

    KPM dengan beban kebutuhan yang lebih besar, akan menerima nilai bantuan yang lebih besar pula. Karena itu, jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi, tergantung komponen yang dimiliki dengan batas maksimum satu keluarga empat komponen. 

    Di masa pemerintahan Jokowi, jumlah KPM PKH terus bertambah dari 2,79 juta KPM di 2014, kemudian menjadi 3,5 juta di 2015 bertambah lagi menjadi 5,9 juta di 2016, kemudian menjadi 6,2 juta di 2017, dan sejak tahun 2018 jumlahnya mencapai 10 juta KPM. 

    Indeks Bantuan Tetap setiap keluarga per tahun, tahun ini secara rinci untuk PKH reguler senilai Rp 550 ribu, dan untuk PKH Akses (daerah sulit/terpencil) senilai Rp 1 juta yang diterima sekali pada tahap pertama. Adapun bantuan komponen setiap jiwa/tahun dengan rincian untuk ibu hamil senilai Rp 2,4 juta, anak usia dini (0-6 tahun) senilai Rp 2.4 juta, anak SD/sederajat senilai Rp 900 ribu, anak SMP/sederajat senilai Rp 1,5 juta, anak SMA/sederajat senilai Rp 2 juta, lanjut Usia 60 tahun ke atas senilai Rp 2,4 juta, dan penyandang disabilitas berat senilai Rp 2,4 juta dengan maksimal empat komponen dalam setiap keluarga. 

    Harry juga menjelaskan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap pertama 2019 yang disalurkan untuk Provinsi Jawa Barat senilai Rp 2,19 triliun, dengan rincian bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap pertama 2019 untuk Kabupaten Bogor sebanyak Rp 185,8 miliar.

    Di akhir arahannya, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan peralatan wirausaha kepada KPM  PKH untuk menunjang kemandirian. 

    Dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, KPM PKH diharapkan dapat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi, sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah. "Mari bersama-sama menjaga agar program ini dapat berjalan dengan baik," katanya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.  (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.