Student Exchange, Upaya Ciptakan Kedamaian Antar Negara Asean

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan para siswa peserta student exchange atau pertukaran pelajar beberapa sekolah Kota Bandung dan Kota Cotabato Filipina, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 1 Februari 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan para siswa peserta student exchange atau pertukaran pelajar beberapa sekolah Kota Bandung dan Kota Cotabato Filipina, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 1 Februari 2019.

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan para siswa peserta student exchange atau pertukaran pelajar beberapa sekolah Kota Bandung dan Kota Cotabato Filipina, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 1 Februari 2019.

    Di hadapan puluhan siswa SMU sederajat itu, Ridwan Kamil berbagi pengalamannya menjadi seorang pemimpin. Menurut dia, student exchange merupakan program yang sudah dilakukan sejak Ridwan Kamil menjadi Wali Kota Bandung dan akan berlanjut hingga ke depan. "Program ini adalah inisiatif saya waktu jadi Wali Kota Bandung," ujar Emil, sapaan Gubernur.

    Tujuannya, untuk lebih menciptakan kedamaian antar negara-negara Asean di masa mendatang. Sehingga, ketika mereka menjadi pemimpin di masa depan bisa lebih memahami lebih mendalam kondisi negara-negara sahabatnya.

    "Tidak ada salahnya melakukan pertukaran pemuda-pemuda, sehingga nanti pada saat mereka memimpin di negara masing-masing bisa memahami lebih mendalam kondisi dari negara-negara sahabatnya," tutur Emil.

    Dengan komunikasi yang dibangun sejak masih muda, lanjut Emil,  diharapkan negara Asean akan lebih damai dan kondusif.

    Program student exchange  ini diikuti oleh SMUN 2, SMUN 3, SMUN 5 dan SMUN 8 Kota Bandung dengan sejumlah sekolah di Cotabato. Program ini akan dilakukan oleh sekolah lain di Jawa Barat dengan negara Asean lainnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.