Menkumham Ogah Tanggapi Amien Rais Soal Penahanan Ahmad Dhani

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi e-KTP pada Senin, 2 Juli 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi e-KTP pada Senin, 2 Juli 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly enggan menanggapi tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengenai kasus  Ahmad Dhani. "Ah sudahlah enggak usah ditanggapi," kata Yasonna di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

    Sebelumnya, Amien Rais mengatakan mendapat informasi bahwa Yasonna mengintervensi penahanan Ahmad Dhani, terdakwa kasus ujaran kebencian. Amien menuding campur tangan Yasonna sangat kelihatan. Amien mengatakan itu saat menjenguk Dhani di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis kemarin.

    Baca: Ahmad Dhani Ajukan Banding, Pengacara: Jangan Bandingkan ke Ahok

    Amien meminta Yasonna hati-hati. Dia mengancam akan membuat perhitungan dengan Yasonna bila menemukan bukti campur tangan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam penahanan Ahmad Dhani. Amien pun meminta Dhani untuk mencatat setiap kejanggalan yang ada di rutan.

    Ahmad Dhani menjadi tahanan titipan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan kemarin, Senin, 28 Januari 2019. Pentolan grup musik Dewa 19 itu dinyatakan bersalah dalam kasus ujaran kebencian lewat cuitan dalam akun Twitter pribadinya.

    Tim kuasa hukum Ahmad Dhani tengah menyiapkan banding terkait putusan tersebut. Meski belum memiliki jadwal pasti, mereka akan mengirimkan berkas banding itu dalam waktu secepatnya.

    Simak: Jenguk Ahmad Dhani, Sandiaga: Dia Pejuang yang Menghadapi ...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.