Rudiantara Yang Gaji Kamu Siapa, Pakar: Gaji ASN dari Negara

Reporter

Menkominfo Rudiantara menyampaikan keterangan terkait registrasi dan pengamanan data konsumen telko pada rapat kerja dengan Komisi I di Jakarta, 19 Maret 2018. Menkominfo menanggapi adanya isu kebocoran data pelanggan dalam proses registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Soal polemik yang gaji kamu siapa, Pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan bahwa sumber upah aparatur sipil negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Iya tepat memang gaji ASN dari APBN (negara), dan dikelola secara publik," kata Dian kepada Tempo, Jumat, 1 Februari 2019.

Dian mengatakan, gaji ASN yang berasal dari APBN termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada Pasal 1 UU ASN disebutkan bahwa pegawai ASN digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sindiran Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara soal gaji kepada pegawai kementeriannya viral di media sosial. Mulanya, Rudiantara meminta pegawainya memilih stiker Pemilu 2019. Ada dua desain stiker. Stiker yang paling banyak dipilih akan dipasang di kantor Kominfo. Rudiantara telah mengatakan bahwa pemilihan stiker itu tidak terkait dengan Pilpres.

Dalam potongan video berdurasi 44 detik yang beredar di Twitter, Rudiantara memanggil dua pegawai. Si pegawai yang disuruh naik salah satunya memilih stiker bernomor dua.

Rudiantara menanyakan alasan perempuan berkerudung itu memilih desain stiker nomor 2. Pegawai itu menjelaskan. "Mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," ujar pegawai yang memilih desain nomor dua.

Menanggapi itu, Rudiantara nampaknya heran. Sebab, dia menanyakan desain stiker, bukan terkait pilihan Pilpres. Sesaat setelah meminta kedua pegawai itu kembali ke tempat duduk, Rudiantara lanjut bicara di atas panggung.

"Bu, Bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih," katanya.

Pelaksana tugas Kepala Biro Kominfo Ferdinandus Setu menjelaskan konteks pertanyaan “Yang Gaji Ibu Siapa?” yang dilontarkan Menteri Kominfo Rudiantara kepada aparatur sipil negara. Dia mengatakan Rudiantara hanya ingin menegaskan bahwa ASN harus mengambil sikap netral.

"Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik," kata Ferdinandus dalam siaran tertulisnya, Jumat, 1 Februari 2019.

Tonton video viral Yang Gaji Kamu Siapa, Kominfo: digaji negara PNS harus netral di Tempo.co






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

1 hari lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

2 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

2 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

3 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

4 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

5 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

7 hari lalu

PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, ASN wajib melaporkan harta kekayaannya. Bagaimana cara pengisiannya?


Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

7 hari lalu

Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Perbedaan LHKPN dan LHKASN secara garis besar terangkum sebagai berikut.


PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

9 hari lalu

PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran penjabat kepala daerah termasuk Pj gubernur boleh memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.