Kubu Prabowo Sindir Jokowi Angkat Jaksa Agung dari Partai Politik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden Prabowo Subianto saat menerima dukungan dari Purnawirawan yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 31 Januari 2019. Foto: Istimewa

    Calon presiden Prabowo Subianto saat menerima dukungan dari Purnawirawan yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 31 Januari 2019. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhammad Syafi'i, menyindir kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bidang penegakan hukum. Syafi'i menuding keputusan hukum di era Jokowi selalu bernuansa politik, salah satunya pemilihan pimpinan lembaga penegak hukum.

    Baca: Prabowo Dapat Dukungan dari Persatuan Purnawirawan TNI/Polri

    "Kami tidak akan melanjutkan kesalahan yang sama yaitu mengangkat aparat penegak hukum dari kader partai seperti yang dilakukan rezim hari ini," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

    Hal ini diungkapkan Syafi'i saat ditanya soal beredarnya gambar lima orang yang disebut-sebut akan menjadi kandidat Jaksa Agung jika Ketua Umum Gerindra itu memangi Pilpres 2019.

    Lima orang itu adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dan Chandra M. Hamzah, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, penyidik KPK Novel Baswedan, dan ahli hukum Todung Mulya Lubis. Gambar lima orang itu beredar dengan tulisan judul "Kandidat Jaksa Agung di Pemerintahan Prabowo-Sandi".

    Syafi'i mengatakan kubu mereka belum membahas ihwal orang per orang yang akan menempati posisi tertentu. Dia juga enggan berkomentar soal cocok tidaknya kelima orang itu menjadi kandidat Jaksa Agung.

    Menurut politikus Partai Gerindra ini, masih ada kemungkinan nama-nama lain untuk menjadi kandidat pemimpin korps Adhyaksa itu. Yang jelas, Syafi'i menuturkan penunjukan Jaksa Agung dari partai politik adalah kesalahan besar pemerintahan Jokowi. 

    Di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, posisi Jaksa Agung dijabat oleh M Prasetyo yang merupakan  politikus Partai Nasdem. Dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Rabu lalu, 23 Januari 2019, Prasetyo mengatakan dirinya sudah bukan anggota Partai Nasdem. "Saya nonpartisan, sudah diberhentikan secara resmi oleh Nasdem," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Simak juga: BPN Benarkan Prabowo Sakit Flu, Tapi Sudah Fit

    Dia juga menuding banyak orang yang memiliki kesalahan lantas beramai-ramai masuk ke partai politik agar tak dihukum. "Mereka yang punya banyak kesalahan beramai-ramai masuk ke partai itu supaya enggak dihukum," kata Syafi'i yang merupakan salah satu juru bicara Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.