Polri Pelajari Masukan Dewan Pers Soal Tabloid Indonesia Barokah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengurus sebuah masjid di Jakarta Barat menunjukkan isi Tabloid Indonesia Barokah, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Sejauh ini Bawaslu DKI baru mendapatkan data bahwa Tabloid Indonesia Barokah dikirim dari Bekasi oleh orang tidak dikenal. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Pengurus sebuah masjid di Jakarta Barat menunjukkan isi Tabloid Indonesia Barokah, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Sejauh ini Bawaslu DKI baru mendapatkan data bahwa Tabloid Indonesia Barokah dikirim dari Bekasi oleh orang tidak dikenal. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih mempelajari hasil rekomendasi Dewan Pers soal konten Tabloid Indonesia Barokah.

    Baca: Dewan Pers Persilakan Polri Usut Tabloid Indonesia Barokah

    "Sudah diterima (hasil rekomendasi Dewan Pers). Dipelajari dulu oleh tim dari Ditpidum," kata Brigjen Dedi, di Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, hasil rapat pleno Dewan Pers pada 29 Januari 2019 memutuskan bahwa Tabloid Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

    Selain itu, bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tabloid itu, Dewan Pers mempersilakan untuk menggunakan undang-undang lain di luar UU Pers. Sebab, berdasarkan administrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyatakan bahwa konten tabloid tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu. Meski demikian, Bawaslu terus melakukan penelusuran.

    Bawaslu telah berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia dan sejumlah masjid agar tidak mengedarkan Tabloid Indonesia Barokah.

    Baca: Dituduh Dalang Tabloid Indonesia Barokah, Ini Jawaban Ipang Wahid

    Tabloid Indonesia Barokah tercatat telah disebarkan secara masif dan gratis di sejumlah pesantren dan masjid di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.