Coret OSO, Komisioner KPU Dapat 20 Pertanyaan dari Polisi

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa dari kader dan simpatisan Partai Hanura berdemonstrasi di depan kantor KPU, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019. Massa berjumlah sekitar ratusan orang ini menuntut KPU memasukkan nama Oso ke dalam DCT anggota DPD. Tempo/Syafiul Hadi

    Ratusan massa dari kader dan simpatisan Partai Hanura berdemonstrasi di depan kantor KPU, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019. Massa berjumlah sekitar ratusan orang ini menuntut KPU memasukkan nama Oso ke dalam DCT anggota DPD. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menyodorkan 20 pertanyaan kepada Komisioner Pemilihan Umum RI terkait polemik pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI. KPU mencoret pencalonan OSO karena yang bersangkutan masih menjadi pimpinan partai politik.

    "Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang kami lakukan dan argumen-argumen yang selama ini kami bangun," ujar sang komisioner, Pramono Ubaid Tanthowi, seusai menjalani pemeriksaan itu di Polda Metro Jaya, Selasa malam 29 Januari 2019.

    Menurut Pramono, pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mengambil sikap mencoret pencalonan OSO yang saat ini juga menjadi Wakil Ketua MPR RI tersebut. Serta kronologis yang terjadi hingga keputusan itu diambil.

    "Kami jelaskan sebagaimana argumen selama ini," katanya sambil menambahkan, "KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber-sumber hukum dan sumber hukum paling tinggi adalah konstitusi."

    Pramono merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pengurus parpol tidak boleh menjadi calon anggota DPD RI. Dia juga menekankan KPU RI tidak mengabaikan putusan PTUN dan MA, yakni dengan memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada OSO, untuk masuk Daftar Calon Tetap sepanjang bersedia mengundurkan diri dari parpol.

    Pramono menjalani pemeriksaan bersama dengan Ketua KPU RI Arief Budiman. Selanjutnya yang akan diperiksa adalah komisioner lainnya. Polisi melakukan pemeriksaan menindaklanjuti pelaporan kuasa hukum OSO Herman Kadir pada Rabu 16 Januari 2019 lalu.

    Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

    Diketahui, KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), padahal dia telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu. KPU menolak pencalonan OSO karena MK melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.