Coret OSO, Komisioner KPU Dapat 20 Pertanyaan dari Polisi

Reporter

Ratusan massa dari kader dan simpatisan Partai Hanura berdemonstrasi di depan kantor KPU, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019. Massa berjumlah sekitar ratusan orang ini menuntut KPU memasukkan nama Oso ke dalam DCT anggota DPD. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menyodorkan 20 pertanyaan kepada Komisioner Pemilihan Umum RI terkait polemik pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI. KPU mencoret pencalonan OSO karena yang bersangkutan masih menjadi pimpinan partai politik.

"Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang kami lakukan dan argumen-argumen yang selama ini kami bangun," ujar sang komisioner, Pramono Ubaid Tanthowi, seusai menjalani pemeriksaan itu di Polda Metro Jaya, Selasa malam 29 Januari 2019.

Menurut Pramono, pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mengambil sikap mencoret pencalonan OSO yang saat ini juga menjadi Wakil Ketua MPR RI tersebut. Serta kronologis yang terjadi hingga keputusan itu diambil.

"Kami jelaskan sebagaimana argumen selama ini," katanya sambil menambahkan, "KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber-sumber hukum dan sumber hukum paling tinggi adalah konstitusi."

Pramono merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pengurus parpol tidak boleh menjadi calon anggota DPD RI. Dia juga menekankan KPU RI tidak mengabaikan putusan PTUN dan MA, yakni dengan memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada OSO, untuk masuk Daftar Calon Tetap sepanjang bersedia mengundurkan diri dari parpol.

Pramono menjalani pemeriksaan bersama dengan Ketua KPU RI Arief Budiman. Selanjutnya yang akan diperiksa adalah komisioner lainnya. Polisi melakukan pemeriksaan menindaklanjuti pelaporan kuasa hukum OSO Herman Kadir pada Rabu 16 Januari 2019 lalu.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

Diketahui, KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), padahal dia telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu. KPU menolak pencalonan OSO karena MK melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.

ANTARA






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

7 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

8 hari lalu

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

9 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

11 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

12 hari lalu

La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

Pada Sidang Paripurna ke-13 Fadel Muhammad menyampaikan Laporan Kinerja Wakil Ketua MPR unsur DPD RI. Menerima informasi mengenai mosi tidak percaya.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

14 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

14 hari lalu

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

16 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

16 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

17 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.