Prajurit TNI yang Diserang Kelompok Bersenjata Papua Dievakuasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TNI personnel in Wamena is getting ready to go to Nduga where the attack against Istaka Karya workers took place. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TNI personnel in Wamena is getting ready to go to Nduga where the attack against Istaka Karya workers took place. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, Jayapura - Kodam XVII Cenderawasih mengevakuasi jenazah Praka Nasarudin, korban penembakan kelompok bersenjata di Mapnduma, Kabupaten Nduga ke Jayapura, Papua dengan penerbangan sipil, Selasa pagi, 29 Januari 2019. Wakapen Kodam XVII Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi di Jayapura mengatakan bahwa jenazah anggota Yonif 751 Reider yang gugur dalam kontak senjata, Senin, 28 Januari 2019, saat mengamankan lapangan terbang Mapnduma itu sebelumnya di evakuasi ke Timika.

    Setibanya di Bandara Sentani, jenazah korban langsung dibawa ke Mako Yonif 751 Raider untuk disemayamkan sebelum dikirim ke Makassar. "Rencananya jenazah Praka Nasarudin dimakamkan di Makassar," kata Sianturi.

    Baca: TNI: Justru Kelompok Bersenjata Menyerang ...

    Rekan korban, Praka Muhamad Rivai yang terkena rekoset peluru di tangannya, menurut Sianturi, masih dirawat di RSUD Timika.

    Kedua anggota Yonif 751 itu diserang saat mengamankan lapangan terbang Mapnduma sesaat sebelum tibanya rombongan Bupati Nduga Yarius Gwijangge yang membawa bantuan logistik untuk masyarakat. Sesaat sebelum pesawat milik Enggang Air Service mendarat, tiba-tiba aparat keamanan ditembaki dari ketinggian, hingga terjadi kontak tembak.

    Baca: Lima Penyerangan Kelompok Bersenjata di ...

    Setelah menurunkan bahan bantuan untuk masyarakat, kedua korban penyerangan kelompok bersenjata langsung dievakuasi dengan menggunakan pesawat didampingi Bupati Nduga, Papua.

    Anggota TNI yang berjaga di Pos Mapnduma jumlahnya sekitar satu satuan setingkat pleton (SST).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.