Komisi III Soroti Kurangnya Jaksa Dan Polisi yang Dikirim ke KPK

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama penyidik menunjukkan jumlah barang bukti uang hasil OTT Bupati Mesuji, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama penyidik menunjukkan jumlah barang bukti uang hasil OTT Bupati Mesuji, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti sedikitnya jumlah anggota kepolisian dan kejaksaan yang dikirim untuk bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan KPK. "Kami mendukung KPK meminta kepada Polri dan Kejaksaan untuk mendapatkan aparat penegak hukum dalam jumlah besar yang telah ditetapkan KPK," ujar Wakil Pimpinan Komisi III, Erni Suryani Runik saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR, Senin 28 Januari 2019.

    Erni heran saat KPK meminta aparat penegak hukum kepada kedua lembaga itu, tetapi tidak dikirim sesuai jumlah permintaan. Padahal, kata dia, aparat penegak hukum di KPK (penyidik, penyelidik penuntut umum) merupakan elemen yang penting bagi lembaga anti rasuah tersebut.

    Komisi III, kata Erni, khawatir jika permintaan penyidik dan jaksa tersebut tidak sesuai permintaan KPK, akan berdampak dengan jumlah penyidik dan jaksa ke depannya.

    Sebelumnya dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal KPK, Pahala Nainggolan mengatakan permintaan aparat hukum oleh KPK dari Kejakasaan dan Kepolisian jarang terpenuhi sesuai permintaan KPK. Itu, antara lain, terjadi tahun lalu saat KPK meminta tambahan 50 jaksa ke Kejaksaan. "Yang dikirim hanya 15."

    Pahala menyebutkan, setelah dilakukan seleksi internal oleh KPK yang lulus hanya dua. Hal yang sama, kata dia, juga terjadi pada saat KPK meminta penyidik ke kepolisian. Pada tahun lalu, KPK hanya melantik 12 dari 161 penyidik baru dari kepolisian.

    TAUFIQ SIDDIQ


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.