JK Usul Pembentukan Otorita Pengelola Transportasi Jabodetabek

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau titik-titik kemacetan di Jabodetabek, Senin, 28 Januari 2019. Foto: Tim Media Wapres

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau titik-titik kemacetan di Jabodetabek, Senin, 28 Januari 2019. Foto: Tim Media Wapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk badan pengelola transportasi baru di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Badan ini akan menjadi wadah koordinasi para kepala daerah di wilayah tersebut.

    Baca juga: Luhut Sebut Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Bawah DKI

    Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sadar saat ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sudah berdiri. "Sekarang sudah ada otorita-nya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya," kata dia usai memimpin rapat koordinasi pengelolaan transportasi di Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.

    JK ingin kepala daerah mengkoordinasikan langsung pengelolaan transportasi agar lebih efektif. Ia ingin badan tersebut juga mengintegrasikan moda transportasi penyambung Jakarta dan sekitarnya sehingga kemacetan bisa diatasi.

    Badan pengelola transportasi baru juga diharapkan berfokus pada masalah tata ruang. JK mengatakan, mengelola transportasi tak bisa lepas dari masalah tersebut. "Bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, rencana (tata) kota seperti permukiman, di mana daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota lain supaya terkonsentrasi masing-masing (juga harus diselesaikan)," kata JK.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan rencana pembentukan badan otorita baru dibahas dalam enam bulan mendatang. Dia mengatakan pemerintah belum tentu membentuk yang baru jika BPTJ bisa mengakomodasi kebutuhan pengelolaan transportasi sekaligus tata ruang di Jabodetabek. "Kalau dinilai bahwa BPTJ masih tetap relevan, ya jalan. Kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, ya dikoreksi. Termasuk badan otorita," ujarnya.

    Baca juga: Jadwal KRL Jabodetabek Sering Terlambat, Ini Penjelasan PT KCI

    Kepala BPTJ Bambang Prihantoro mengatakan rencana pembentukan badan otorita ini muncul dari keinginan pemerintah mengintegrasikan moda transportasi sekaligus mengelola infrastruktur kota, seperti pemukiman dan air bersih. Lantaran luasnya fungsi dan wilayah, muncullah ide tersebut dalam rapat koordinasi pengelolaan transportasi di Jabodetabek.

    "Mereka belajar dari New York. Ada di Singapura LTA (land transport autorization)," katanya. Menurut Bambang, Wali Kota Bogor Bima Arya bahkan mengusulkan badan setara kementerian khusus untuk membahas masalah di Jabodetabek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?