Kata Moeldoko Soal Petisi Referendum Papua Barat Dibawa ke PBB

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Co-Founder dan CEO WIR Group Daniel Surya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membuka acara Disrupto 2018, gelaran inovasi teknologi untuk perekonomian Indonesia di Main Stage, Plaza Indonesia Extension, Jakarta Pusat, Jumat, 23 November 2018. TEMPO/Khory

    Co-Founder dan CEO WIR Group Daniel Surya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membuka acara Disrupto 2018, gelaran inovasi teknologi untuk perekonomian Indonesia di Main Stage, Plaza Indonesia Extension, Jakarta Pusat, Jumat, 23 November 2018. TEMPO/Khory

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meyakini langkah kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menyerahkan petisi menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan sukses. Ia beralasan PBB pasti menghormati Indonesia.

    Baca juga: Polri: Gubernur Papua Seharusnya Dukung Keberadaan TNI - Polri

    "PBB pasti menghormati kedaulatan Bangsa Indonesia," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.

    Sebelumnya dikutip dari laman radionz.co.nz
    ULMWP telah menyerahkan petisi referendum Papua Barat ke Ketua Dewan HAM PBB Michelle Bachelet pada Jumat pekan lalu.

    Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mengatakan, warga Papua terancam ditangkap, disiksa, dan dibunuh untuk menantangani petisi yang menyerukan agar hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dapat dipenuhi.

    Menurut Benny ini adalah saat bersejarah saat petisi itu mendapat dukungan mayoritas orang asli Papua.

    Baca juga: Sejumlah Warga Papua Barat Sampaikan Dukungan untuk Prabowo

    "Belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah perjuangan global, dari gerakan anti-kolonial besar di Asia, Afrika, dan Pasifik hingga gerakan massa Amerika Latin dan Eropa memiliki petisi seperti itu, yang ditandatangani secara manusal oleh begitu banyak tangan secara fisik telah disampaikan kepada badan tinggi di PBB," kata Benny Wenda seperti dikutip Radio New Zealand, Senin 28 Januari 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.