GKR Hemas Minta Restu Ma'ruf Amin Gugat Oso ke MK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota nonaktif Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyambangi kediaman calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta pada Ahad, 27 Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Anggota nonaktif Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyambangi kediaman calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta pada Ahad, 27 Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota nonaktif Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Hemas menyambangi kediaman calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta pada Ahad, 27 Januari 2019. Hemas menjelaskan, tujuan kehadirannya untuk meminta doa restu Ma'ruf Amin untuk menggugat kepemimpinan Oesman Sapta Odang di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke Mahkamah Konstitusi.

    Baca juga: GKR Hemas Protes Pemberhentian Sementara Dirinya dari DPD RI

    Hemas berharap dualisme kepemimpinan DPD segera diputuskan oleh MK. "Beliau (Ma'ruf) menyatakan dan memberi dukungan. Do'a dan dukungan dari Pak Ma'ruf itu terpenting," ujar Hemas di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta pada Ahad, 27 Januari 2019.

    Seperti diketahui, Oesman Sapta Odang merupakan Ketua Umum Partai Hanura, salah satu partai pendukung Jokowi - Ma'ruf. Secara tidak langsung, Hemas berharap Ma'ruf paling sedikit bisa memberikan pemahaman soal dualisme yang terjadi di DPD.

    "Kami tadi juga sudah menjelaskan kepada beliau (Ma'ruf) soal bagaimana meluruskan hukum yamg ada, yang saat ini beliau juga harus ikut memberikan ikut memberi dukungan," ujar Hemas.

    Hemas datang ditemani oleh kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin. Di lokasi yang sama, saat Hemas membicarakan soal dualisme DPD kepada Ma'ruf, hadir politikus Hanura Nurdin Tampubolon. Bekas Ketua Fraksi Hanura itu selama ini juga berseberangan dengan OSO. Hemas mengaku tidak berbicara dengan Nurdin. Begitu pun sebaliknya. "Saya tadi cuman bicara soal relawan Barisan Nusantara ke Pak Kiai," ujar Nurdin saat ditemui di lokasi yang sama.

    Dualisme di DPD RI terjadi antara kepemimpinan Hemas dan Farouk Muhammad periode 2014-2019 dengan kepemimpinan OSO bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Konflik DPD bermula dari perubahan tata tertib tentang pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun.

    Meski sudah ada putusan MA, DPD yang dipimpin oleh Mohammad Saleh, yang menggantikan Irman Gusman, tetap menggelar rapat paripurna untuk memilih pimpinan yang baru pada 3 April 2017 dengan alasan sesuai rapat panitia musyawarah sebelumnya.

    Baca juga: Kisruh DPD, Farouk Muhammad Berkeras Pertahankan Jabatannya

    Sidang paripurna DPD saat itu akhirnya berjalan dengan ricuh. Sempat diwarnai beberapa kali skorsing, sidang yang berlangsung hingga dini hari ini akhirnya memutuskan ada pergantian pimpinan DPD. Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis terpilih menggantikan Mohammad Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad.

    Belakangan ini Hemas dan Farouk menganggap keterpilihan Oesman ilegal. Konflik kedua kubu terus berlanjut. Terbaru, Hemas diberhentikan sementara dengan alasan banyak membolos rapat.

    Pada Kamis, 8 Januari lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah mengundang GKR Hemas ke Istana Kepresidenan untuk membahas dualisme di tubuh DPD tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.