BNPT Sebut Abu Bakar Baasyir Napi Terorisme Hardcore

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengungkap upaya deradikalisasi terhadap terpidana terorisme. Salah satunya adalah Abu Bakar Baasyir.

    Baca juga: Soal Abu Bakar Baasyir, Yusril: Sampai Sini, Tugas Saya Selesai

    Baasyir diketahui sebagai pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid yang sering dikaitkan dengan aksi-aksi terorisme di Indonesia.

    Suhardi mengatakan Abu Bakar Baasyir tak mau mengikuti program deradikalisasi oleh BNPT. Alasannya, kata Suhardi, Baasyir termasuk dalam kategori napi terorisme hardcore (garis keras).

    "Hardcore, sama sekali nggak mau, karena kan bertentangan," kata Suhardi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius di Auditorium Universitas Andalas, Padang, 8 Agustus 2018. Istimewa

    Untuk setiap pembebasan-pembebasan napi terorisme, Suhardi mengatakan, BNPT merupakan salah satu dari tim assessment (penilaian) yang terdiri dari Lapas, Kejaksaan Agung, dan Densus 88. Ia menuturkan tim assessment itu juga bertugas untuk melakukan monitoring mindset sang narapidana.

    "Kita monitoring orang ini, bagaimana mindset ideologinya, dan kadang-kadang kami turunkan tim Psikolog. Kan Psikolog itu bisa tahu nih orang berbohong atau enggak," ujar dia. "Itu periodik kami lakukan, apalagi kalau mau mengajukan pembebasan bersyarat."

    Meskipun demikian, Suhardi mengatakan beberapa napi terorisme masih banyak yang bersedia mengikuti program deradikalisasi. Untuk treatment deradikalisasi itu sendiri, ia menuturkan BNPT menggunakan Ulama untuk berdiskusi dengan para napi terorisme.

    "Kami menggunakan Ulama untuk mengajak diskusi para napi terorisme agar bisa menyadarkan bahwa 'eh ajaran kamu sebenarnya begini menurut agama'," ujar dia. "Kami kirim Ulama yang lebih tinggi ilmunya, jangan yang di bawah, nanti malah diajarin."

    Sebelumnya, munculnya tawaran bebas tanpa syarat kepada Abu Bakar Baasyir disampaikan oleh Advokat Capres 01 Yusril Ihza Mahendra saat mengunjungi Abu Bakar Baasyir Jumat pekan lalu. Saat itu Yusril mengutarakan jika Presiden Jokowi akan mengeluarkan kebijakan agar Abu Bakar Baasyir bisa bebas tanpa sarat.

    Baca juga: Pengacara Bandingkan Hukuman Baasyir dengan Robert Tantular

    Abu Bakar Baasyir berhak mengajukan bebas bersyarat pada Desember lalu setelah menjalani dua pertiga masa hukuman, yaitu 9 tahun dari vonis 15 tahun. Akan tetapi Abu Bakar Baasyir enggan mengajukan bebas bersyarat tersebut karena harus menandatangani ikrar setia NKRI dan Pancasila.

    Namun rencana pembebasan tanpa sarat tersebut batal. Menurut Kantor Staf Presiden, Moeldoko, pemerintah tidak akan membebaskan Abu Bakar Baasyir, selama ia tak memenuhi persyaratan yang berlaku yakni harus menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Ia berujar 'bola' pembebasan Baasyir saat ini bukan di sisi pemerintah, melainkan di pihak terpidana. “Karena itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan," kata Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.