Berkunjung ke NTT, Fahri Hamzah: Saya Tak Boleh Berhenti Bicara

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menjejakkan kaki di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 24 Januari 2019.

    Baca juga: Rencana Kedatangan Fahri Hamzah di Kupang Ditolak Ormas Lokal

    Ini adalah kunjungan Fahri Hamzah yang pertama sejak ia ditolak masuk ke wilayah itu pada Oktober 2018 lalu. Terkait kasus penolakan dirinya itu, Fahri mengatakan hal itu merupakan sesuatu yang biasa bagi dirinya sebagai figur yang banyak bicara.

    Fahri Hamzah mengatakan ia tak akan berhenti bicara. "Saya tidak boleh berhenti bicara. Kasih saya pekerjaan sehingga saya gonggong orang di pusat agar bantu NTT," tegasnya.

    Fahri Hamzah sempat ditolak masuk NTT pada Oktober 2018 lalu. Saat itu Fahri yang dijadwalkan hadir untuk menghadiri acara orasi kebangsaan dan deklarasi gerakan arah baru Indonesia (Garbi) ditolak oleh Ormas lokal bernama Brigade Meo.

    "Menyikapi informasi terkait rencana kedatangan Fahri Hamsah ke Kota Kupang, maka dengan ini kami dengan Tegas menyatakan menolak kehadiran Fahri Hamsah," kata Koordinator aksi penolakan Fahri Hamzah, Yandri Nawa, Senin, 15 Oktober 2018.

    Baca juga: Kehadiran Fahri Hamzah Bakal Ditolak, Garbi NTT: Kami Evaluasi

    Fahri Hamzah dinilai kerap mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menghancurkan kedamaian dan keutuhan bangsa. "Sebagai anggota DPR RI, Fahri bukannya menyampaikan pesan yang mempersatukan bangsa, bukannya menunjukkan teladan dalam hal saling menghargai antara lembaga dan sesama anak bangsa, tapi seringkali mengeluarkan pernyataan provokatif," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.