Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Mesuji Diduga Terima Suap Rp 1,28 Miliar

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Bupati Mesuji, Lampung, Khamami, menjalani pemeriksaan lebih lanjut seusai terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019. Penyidik KPK mengamankan delapan orang salah satunya Bupati Mesuji dan barang bukti uang sebanyak Rp.1 miliar terkait dugaan realisasi commitment fee proyek infrastuktur di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Mesuji. TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Mesuji, Lampung, Khamami, menjalani pemeriksaan lebih lanjut seusai terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019. Penyidik KPK mengamankan delapan orang salah satunya Bupati Mesuji dan barang bukti uang sebanyak Rp.1 miliar terkait dugaan realisasi commitment fee proyek infrastuktur di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Mesuji. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga Bupati Mesuji Khamami meminta imbalan komitmen atau commitment fee sebesar 12 persen untuk proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mesuji Lampung Tengah.

Baca juga: OTT di Lampung, KPK Ciduk 8 Orang di 3 Lokasi

"Diduga ada permintaan 12 persen dari total nilai proyek," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

Basaria mengatakan permintaan itu diajukan kepada calon pemenang proyek nantinya. Dalam perkara ini Khamami diduga telah menerima suap Rp 1,28 miliar dari pihak swasta Sibron Azis pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Sucilia Putri. Kedua perusahaan ini yang memenangkan lelang proyek infrastruktur PUPR Kabupaten Mesuji.

Basaria menyebutkan permintaan itu diminta oleh Khamami melalui Sekretaris Dinas PUPR Wawan dan adik bupati Taufik Hidayat. Menurut dia diduga penerimaan imbalan komitmen oleh Bupati Mesuji Khamami itu bukan yang pertama kali.

Dari temuan KPK, pada 2018 Khamami juga diduga menerima uang sebesar Rp 100 juta pada Agustus dan Rp 200 juta pada Mei dari Sibron.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari keseluruhan pemberian tersebut, kata Basaria, Sibron selaku pemilik PT Jasa Pronix Nusantara dan PT Sucilia Putri mendapatkan 4 proyek di PUPR dengan nilai proyek masing-masing Rp 9,2 miliar; Rp 3,75 miliar; Rp 1,48 miliar; dan Rp 1,23 miliar dari APBD 2018.

Baca juga: Terjaring OTT KPK, Ini Daftar Kekayaan Bupati Mesuji Khamami

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Bupati Mesuji Khamami sebagai tersangka beserta empat orang lainnya mereka adalah Taufik Hidayat adik Khamami dan Sibron Azis serta Kardinal selaku pihak swasta.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Rabu, 23 Januari 2019 di Mesuji, Lampung Tengah. Dalam operasi tersebut KPK menangkap lima tersangka tersebut dan enam orang lainnya. KPK juga menyita uang Rp 1,28 miliar yang disimpan dalam kardus.

Basaria menambahkan, KPK sangat menyayangkan kepala daerah kembali terjerat dalam kasus korupsi, ditambah dengan proyek yang dikorupsi merupakan proyek infrastruktur jalan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. "Kami sangat menyayangkan kepala daerah kembali terjerat dalam kasus korupsi, total sudah 107 kepala daerah yang diusut dalam kasus korupsi," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

4 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

KPK menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang menghubungkan kasus Wali Kota Semarang dengan Pilkada Serentak.


Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto mengklaim tak tahu menahu soal kasus korupsi DJKA Kemenhub.


Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

8 jam lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terakhir kali mengirim berkas perkara Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Januari lalu.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

22 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

23 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

1 hari lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

1 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.