BNPT: Abu Bakar Baasyir Hardcore, Tak Mau Dideradikalisasi

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir (tengah), tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM Kencana, Jakarta, 1 Maret 2018. Sebelumnya, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu pernah menjalani pemeriksaan dan perawatan RS Pusat Jantung Harapan Kita, pada pertengahan 2017. AP/Dita Alangkara

    Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir (tengah), tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM Kencana, Jakarta, 1 Maret 2018. Sebelumnya, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu pernah menjalani pemeriksaan dan perawatan RS Pusat Jantung Harapan Kita, pada pertengahan 2017. AP/Dita Alangkara

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan Abu Bakar Baasyir tak mau mengikuti program deradikalisasi oleh BNPT. Alasannya, kata Suhardi, Baasyir termasuk dalam kategori napi terorisme hardcore (garis keras).

    "Hardcore, sama sekali nggak mau, karena kan bertentangan," kata Suhardi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

    Berita terkait: Abu Bakar Baasyir Batal Dibebaskan, Begini Penjelasan Moeldoko

     

    Untuk setiap pembebasan-pembebasan napi terorisme, Suhardi mengatakan, BNPT merupakan salah satu dari tim assessment (penilaian) yang terdiri dari Lapas, Kejaksaan Agung, dan Densus 88. Ia menuturkan tim assessment itu juga bertugas untuk melakukan monitoring mindset sang narapidana.

    "Kita monitoring orang ini, bagaimana mindset ideologinya, dan kadang-kadang kami turunkan tim Psikolog. Kan Psikolog itu bisa tahu nih orang berbohong atau enggak," ujar dia. "Itu periodik kami lakukan, apalagi kalau mau mengajukan pembebasan bersyarat."

    Meskipun demikian, Suhardi mengatakan beberapa napi terorisme masih banyak yang bersedia mengikuti program deradikalisasi. Untuk treatment deradikalisasi itu sendiri, ia menuturkan BNPT menggunakan ulama untuk berdiskusi dengan para napi terorisme. "Agar (mereka) bisa menyadarkan bahwa 'eh ajaran kamu sebenarnya begini menurut agama'," ujar dia. "Kami kirim ulama yang lebih tinggi ilmunya, jangan yang di bawah, nanti malah diajarin."

    Sebelumnya, munculnya tawaran bebas tanpa syarat kepada Abu Bakar Baasyir disampaikan oleh Advokat Capres 01 Yusril Ihza Mahendra saat mengunjungi Abu Bakar Baasyir, Jumat pekan lalu. Saat itu Yusril mengutarakan jika Presiden Jokowi akan mengeluarkan kebijakan agar Abu Bakar Baasyir bisa bebas tanpa sarat.

    Abu Bakar Baasyir berhak mengajukan bebas bersyarat pada Desember lalu setelah menjalani dua pertiga masa hukuman, yaitu 9 tahun dari vonis 15 tahun. Akan tetapi Abu Bakar Baasyir enggan mengajukan pilihan karena harus menandatangani ikrar setia NKRI dan Pancasila.

    Namun rencana pembebasan tanpa sarat tersebut batal. Menurut Kantor Staf Presiden, Moeldoko, pemerintah tidak akan membebaskan Abu Bakar Baasyir, selama ia tak memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni harus menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Ia berujar 'bola' pembebasan Baasyir saat ini bukan di sisi pemerintah, melainkan di pihak terpidana. “Karena itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan," kata Moeldoko.

    RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.