Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Advokat Publik: Jangan Takut Siapapun yang Terpilih di Pilpres

image-gnews
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, di kantor YLBHI, Jakarta, 27 September 2017. TEMPO/Nurdiansah
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, di kantor YLBHI, Jakarta, 27 September 2017. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Publik Alghiffari Aqsa mengatakan agar masyarakat tak takut dengan siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2019. Pernyataan ini disampaikan Alghiffari untuk menjawab salah satu pertanyaan bahwa alasan seseorang tidak golput adalah takut jika salah satu kontestan tertentu memenangkan pilpres 2019.

Baca juga: Survei: Jokowi Unggul di Kalangan Lulusan SD, Prabowo di Sarjana

"Yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat, baik golput ataupun tidak, adalah konsolidasi dan kekritisan masyarakat sipilnya terhadap siapapun yang nanti terpilih. Jadi jangan khawatir siapa calonnya, tapi persiapkan kapasitas masyarakat sipilnya," kata Alghiffari seusai mengisi diskusi tentang 'Golput itu hak dan bukan tindak pidana' di gedung YLBHI, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Alghiffari lalu mencontohkan kondisi di pilpres 2014 silam. Saat itu, kata dia, banyak yang memilih Joko Widodo atau Jokowi karena ketakutan jika Prabowo Subianto yang terpilih menjadi presiden. Ketakutan-ketakutan itu, ia mencontohkan, adalah seperti tidak selesainya kasus pelanggaran HAM dan menguatnya militerisme jika Prabowo memimpin negara ini.

"Nah apa yang kita khawatirkan jika Prabowo terpilih di 2014 itu dilakukan Jokowi di empat tahun pemerintahannya ini. Yang ditakutkan saat itu justru terjadi di pemerintahan sipil Jokowi ini," ujar dia.

Masyarakat, ujar dia, hendaknya juga tidak terkecoh dengan persaingan kontestasi Pilpres saat ini. Ia mengatakan elite politik yang saat ini terlihat tengah bersaing sebenarnya saling tawar-menawar satu sama lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Stagnan

"Prabowo dulu 2009 wakilnya Megawati, makanya Prabowo bilang kangen nasi gorengnya Megawati. Erick Thohir yang dekat dengan Sandiaga Uno sekarang jadi ketua timses Jokowi. Jadi jangan bayangkan elite politik ini berkonflik, enggak. Mereka saling tawar-menawar satu sama lain," tutur Alghiffari. "Sehingga ke depannya bisa jadi apa yang dikhawatirkan itu justru tidak berdasar sama sekali."

Alih-alih takut, Alghiffari mengatakan masyarakat sipil harus mempersiapkan daya kritis, daya koreksi, dan daya kapasitas untuk mendesak siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden. Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa mendesak pemerintahan terpilih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan agenda masyarakat sipil.

"Jika masyarakat sipil kuat dan berpengaruh, desakannya bisa membuat presiden merubah kebijakannya. Itu yang perlu dipersiapkan, daya tawar masyarakat sipil atas siapapun pemerintahan yang terpilih," tutur dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai adanya dugaan politik balas budi di proyek PSN PIK 2 dan BSD masuk akal.


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

2 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

Saat mencalonkan sebagai capres pada Pemilu 2014 harta kekayaan Jokowi Rp 29,8 miliar,di akhir masa jabatannya ini berdasarkan LHKPN senilai Ro 95,8.


Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

2 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memberikan keterangan pers di posko pemenangan di Jalan Diponegoro X, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Menurut mereka pejuang demokrasi harus menghormati Pemilu 2024 apa pun hasil yang diputuskan oleh KPU. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk sengketa Pilpres di MK, hari ini, 27 Maret 2024.


MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

2 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?


Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

Dari sembilan hakim konstitusi, hanya Anwar Usman yang dilarang ikut terlibat dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

Pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Mereka pernah menjanjikan swasembada energi hingga stop impor BBM.


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

6 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.


FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

6 hari lalu

Petugas memadamkan api yang membakar depot minyak di kota Shakhtarsk (Shakhtyorsk) dekat Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 27 Oktober 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

Amerika Serikat mendesak Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia.


Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

6 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) saat pembacaan putusan perkara No.32/PUU - VI/2008 tentang iklan kampanye di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, (24/2). ANTARA/Fanny Octavianus
Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi telah dipimpin 7 Ketua MK sampai hari ini, Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman.