Advokat Publik: Jangan Takut Siapapun yang Terpilih di Pilpres

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, di kantor YLBHI, Jakarta, 27 September 2017. TEMPO/Nurdiansah

    Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, di kantor YLBHI, Jakarta, 27 September 2017. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Publik Alghiffari Aqsa mengatakan agar masyarakat tak takut dengan siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2019. Pernyataan ini disampaikan Alghiffari untuk menjawab salah satu pertanyaan bahwa alasan seseorang tidak golput adalah takut jika salah satu kontestan tertentu memenangkan pilpres 2019.

    Baca juga: Survei: Jokowi Unggul di Kalangan Lulusan SD, Prabowo di Sarjana

    "Yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat, baik golput ataupun tidak, adalah konsolidasi dan kekritisan masyarakat sipilnya terhadap siapapun yang nanti terpilih. Jadi jangan khawatir siapa calonnya, tapi persiapkan kapasitas masyarakat sipilnya," kata Alghiffari seusai mengisi diskusi tentang 'Golput itu hak dan bukan tindak pidana' di gedung YLBHI, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

    Alghiffari lalu mencontohkan kondisi di pilpres 2014 silam. Saat itu, kata dia, banyak yang memilih Joko Widodo atau Jokowi karena ketakutan jika Prabowo Subianto yang terpilih menjadi presiden. Ketakutan-ketakutan itu, ia mencontohkan, adalah seperti tidak selesainya kasus pelanggaran HAM dan menguatnya militerisme jika Prabowo memimpin negara ini.

    "Nah apa yang kita khawatirkan jika Prabowo terpilih di 2014 itu dilakukan Jokowi di empat tahun pemerintahannya ini. Yang ditakutkan saat itu justru terjadi di pemerintahan sipil Jokowi ini," ujar dia.

    Masyarakat, ujar dia, hendaknya juga tidak terkecoh dengan persaingan kontestasi Pilpres saat ini. Ia mengatakan elite politik yang saat ini terlihat tengah bersaing sebenarnya saling tawar-menawar satu sama lain.

    Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Stagnan

    "Prabowo dulu 2009 wakilnya Megawati, makanya Prabowo bilang kangen nasi gorengnya Megawati. Erick Thohir yang dekat dengan Sandiaga Uno sekarang jadi ketua timses Jokowi. Jadi jangan bayangkan elite politik ini berkonflik, enggak. Mereka saling tawar-menawar satu sama lain," tutur Alghiffari. "Sehingga ke depannya bisa jadi apa yang dikhawatirkan itu justru tidak berdasar sama sekali."

    Alih-alih takut, Alghiffari mengatakan masyarakat sipil harus mempersiapkan daya kritis, daya koreksi, dan daya kapasitas untuk mendesak siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden. Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa mendesak pemerintahan terpilih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan agenda masyarakat sipil.

    "Jika masyarakat sipil kuat dan berpengaruh, desakannya bisa membuat presiden merubah kebijakannya. Itu yang perlu dipersiapkan, daya tawar masyarakat sipil atas siapapun pemerintahan yang terpilih," tutur dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.