Sidang PLTU Riau-1, Eni Saragih: Kata Pak Kotjo Ini Uang Halal

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa perkara suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih saat akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

    Terdakwa perkara suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih saat akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih, terdakwa suap proyek PLTU Riau menceritakan lobi yang dilakukan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengawal proyek PLTU Riau. Johanes Kotjo, kata Eni Saragih, mengatakan uang imbalan komitmen senilai 2,5 persen dari nilai proyek sebesar US$ 900 juta yang dijanjikan kepada Eni adalah uang halal.

    "Pak Kotjo bilangnya uang itu halal," kata Eni saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan perkara suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019. 

    Baca: Jaksa KPK Hadirkan Wasekjend Golkar di Sidang Idrus Marham

    Eni menyebutkan pernyataan uang halal itu berkali-kali dikatakan Johannes untuk meyakinkan Eni agar bersedia mengawal proyek pengerjaan PLTU Riau-1. Menurut Eni, Kotjo beralasan jika uang itu halal karena proyek itu terdaftar dalam daftar pembayaran pajak. 

    Mendengar alasan Johannes, Eni memutuskan membantu memuluskan proyek itu setelah sebelumnya juga mendapatkan perintah dari ketua umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto. 

    Baca: Idrus Marham Disebut Suruh Eni Saragih Minta Uang Munaslub Golkar

    Eni mengatakan untuk membantu Johannes, dia memfasilitasi sejumlah pertemuan antara Johannes dengan sejumlah pihak termasuk dengan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Bantuan itu, kata dia, bukan sebuah kesalahan. "Saya pun membantu sepenuh hati karena uang ini uang halal."

    KPK mendakwa Eni Saragih selaku pimpinan Komisi Energi DPR menerima suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. KPK mendakwa suap itu diberikan untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.