KPK Periksa Lagi Seorang Anggota DPRD dalam Kasus Meikarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pembeli saat melihat rancangan denah apartemen di Marketing Gallery Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu 17 Oktober 2018.  Barang bukti uang sebesar 90 ribu dolar Singapura dan Rp 513 juta dari total Rp 13 miliar telah disita KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon pembeli saat melihat rancangan denah apartemen di Marketing Gallery Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu 17 Oktober 2018. Barang bukti uang sebesar 90 ribu dolar Singapura dan Rp 513 juta dari total Rp 13 miliar telah disita KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali akan memeriksa Anggota DPRD Bekasi dalam Kasus dugaan suap proyek Meikarta. Anggota DPRD Bekasi yang akan diperiksa hari ini adalah Saefullah.

    Baca juga: Sidang Meikarta, Bupati Neneng Disebut Pernah Bertemu James Riady

    Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. "Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka NHY," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 21 Januari 2019.

    Selain Saefullah, KPK juga akan memeriksa 3 Staf Sekretaris Dewan, Fika Kharisma Sari, Djoko Dwijatmono, Rosid Hidayatollah Ramin dan Staf pansus Mirza Swandaru Riyatno. Keempatnya akan diperiksa sebagai saksi untuk Neneng.

    Sebelumnya, KPK sudah memeriksa lebih dari 10 saksi yang berasal dari anggota DPRD. Dalam kasus ini KPK menduga ada aliran uang ke anggota DPRD Bekasi terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. KPK menyatakan telah menerima total pengembalian uang dari anggota DPRD Bekasi sebanyak Rp 180 juta. Dari jumlah itu, Rp 70 juta di antaranya berasal dari seorang pimpinan DPRD Bekasi.

    KPK mensinyalir masih ada sejumlah anggota DPRD yang menerima duit atau pembiayaan pelesiran ke luar negeri. KPK menduga salah satu negara yang menjadi tujuan jalan-jalan anggota itu adalah Thailand. Keluarga anggota DPRD diduga juga ikut diboyong ke negeri gajah putih itu. Identitas anggota DPRD yang ikut jalan-jalan itu telah dikantongi KPK.

    KPK tengah menelusuri keterkaitan pembiayaan plesiran itu dengan kepentingan mengubah revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Kepentingan itu muncul. Proyek Meikarta yang rencananya dibangun di lahan seluas 500 hektare itu tak mungkin dilakukan tanpa mengubah aturan tata ruang, bidang kerja anggota dewan setempat.

    Baca juga: Alasan Mendagri Ajukan Permintaan ke Neneng Soal Proyek Meikarta

    KPK menduga ada pihak yang mendorong untuk mengubah aturan terkait tata ruang. "Kami dalami siapa yang berkepentingan untuk itu,” kata Febri.

    KPK baru menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Bekasi sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena disangka menerima suap untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.

    Suap itu diberikan oleh eks petinggi Lippo Group Billy Sindoro dan tiga pegawai Lippo Group. Billy cs saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.