Santri Al Mukmin Ngruki Bakal Sambut Kepulangan Abu Bakar Baasyir

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ponpes Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jateng. ANTARA/Hasan Sakri Ghozali

    Ponpes Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jateng. ANTARA/Hasan Sakri Ghozali

    TEMPO.CO, Jakarta - Para santri dan ustad Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, akan ikut menyambut kepulangan Abu Bakar Baasyir dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor. Ada kemungkinan pelajaran juga akan dikosongkan.

    Baca juga: Tim Pengacara Muslim: Abu Bakar Baasyir Anggap Demokrasi Syirik

    "Kami belum memperoleh informasi pasti mengenai waktu kepulangannya," kata juru bicara Pesantren Al Mukmin, Muchson, Senin 21 Januari 2019. Dia memastikan pesantren akan ikut menyambut kedatangan terpidana dalam kasus terorisme itu.

    Menurutnya, penyambutan akan dilakukan oleh para ustadz, santri serta warga di sekitar pesantren. "Pelajaran mungkin akan dikosongkan karena akan banyak tamu," katanya. Acara penyambutan akan digelar di masjid yang berada di kompleks pesantren.

    Hanya saja, dia belum bisa memastikan mengenai kemungkinan Baasyir akan menyapa para tamu dan santri. "Tentunya nanti melihat kondisi kesehatan dan kondisinya yang usai melakukan perjalanan jauh," katanya.

    Baca juga: Abu Bakar Baasyir Tak Mau Teken Surat Pernyataan Setia pada NKRI

    Muchson juga mengaku belum mengetahui mengenai kemungkinan Baasyir akan kembali mengajar di pesantren itu. Sebelum ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror di Jawa Barat, 2010 silam, Baasyir mengajar mata pelajaran tafsir.

    Usai dibebaskan, Abu Bakar Baasyir rencananya akan tinggal di rumah anak bungsunya, Abdurrochim. Rumah yang ditinggalinya berada di lingkungan pesantren. Sedangkan rumah yang dulunya ditinggali Baasyir saat ini telah dibongkar untuk fasilitas dalam pesantren.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.