Moeldoko Belum Tahu Latar Belakang Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan belum mengetahui latar belakang pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Dia belum bisa berkomentar soal isu tersebut.

    Baca juga: Tim Pengacara Muslim: Abu Bakar Baasyir Anggap Demokrasi Syirik

    "Saya juga baru mendengar, membaca di media. Jadi saya belum bisa komentar ya. Saya mohon maaf ya," kata Moeldoko saat ditanya mengenai detil pembebasan Abu Bakar Baasyir di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu, 19 Januari 2019.

    Moeldoko mengatakan, kalaupun pembebasan Baasyir benar dilaksanakan, dia yakin pemerintah sudah memperhitungkan dengan matang. Termasuk, soal potensi penyebaran radikalisme hingga aksi intelijen asing yang memanfaatkan kebijakan ini.

    "Pasti sudah dikalkulasi risiko-risikonya, berkaitan dengan mitigasi kalau terjadi sesuatu. Bagaimana mengambil yang paling rendah (risikonya)," kata dia.

    Dia mengatakan pembebasan Baasyir bukan berarti pemerintah mengendurkan pengawasan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk tak memberikan ruang untuk radikalisme. Pasalnya Baasyir masih dipandang memiliki pengaruh.

    Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan. Kabar itu disampaikan kuasa hukum calon Presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra.

    Baca juga: Abu Bakar Baasyir Tak Mau Teken Surat Pernyataan Setia pada NKRI

    Yusril mengatakan Abu Bakar Baasyir sudah berhak mengajukan bebas bersyarat sejak Desember lalu, setelah menjalani dua pertiga masa hukuman. Namun untuk bebas, Baasyir harus menandatangi surat setia kepada NKRI.

    Baasyir, kata Yusril, masih menolak sistem demokrasi. Dia pun meminta Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan presiden dan mengesampingkan syarat bebas bersyarat tersebut. Jokowi, kata dia, setuju untuk mengesampingkan sarat tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.