Moeldoko: Abu Bakar Baasyir Masih Punya Pengaruh

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan radikal. "Buktinya, waktu di Nusa Kambangan juga masih banyak yang dateng kan," kata dia di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu, 19 Januari 2019.

    Baca: Tim Pengacara Muslim: Abu Bakar Baasyir Anggap Demokrasi Syirik

    Moeldoko mengatakan pemerintah tak diam saja melihat itu. Dia menuturkan, aparat sudah memitigasi hal tersebut.

    Tindakan yang sama, kata dia, akan tetap dilakukan walaupun nanti Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Menurut dia, pembebasan pimpinan Ansharut Tauhid bukan berarti penanggulangan dan pengawasan terhadap terorisme kendor. "Komitmen Presiden untuk tidak memberi ruang kepada kelompok radikal dan terorisme itu tidak pernah berubah," ujarnya.

    Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan. Kuasa hukum calon Presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pembebasan itu disetujui Presiden Joko Widodo.

    Kepada Jokowi, Yusril mengatakan Baasyir sudah berhak mengajukan bebas bersyarat sejak Desember lalu, setelah menjalani dua pertiga masa hukuman. Namun untuk bebas, Baasyir harus menandatangi surat setia kepada NKRI.

    Simak juga: Abu Bakar Baasyir Tak Mau Teken Surat Pernyataan Setia pada NKRI

    Yusril mengatakan Abu Bakar Baasyir masih menolak sistem demokrasi. Dia pun meminta Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan presiden dan mengesampingkan syarat bebas bersyarat tersebut. Jokowi, kata dia, setuju untuk mengesampingkan sarat tersebut. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.