KPPOD Khawatir Kenaikan Gaji Perangkat Desa Ganggu Program Desa

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia menunggu datangnya Presiden Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Senin 14 Januari 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia menunggu datangnya Presiden Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Senin 14 Januari 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng khawatir rencana kenaikan gaji perangkat desa bisa menggangu program pembangunan di desa. Pemerintah diminta mempertimbangkan kebijakan mendadak ini dengan cermat.

    Baca: 4 Fakta Seputar Gaji Perangkat Desa yang Dijanjikan Jokowi

    "Saya melihat kemungkinan pemerintah kabupaten mengurangi porsi belanja, baik untuk pelayanan dasar atau pembangunan sarana dan prasarana, dan mengalihkannya untuk menambah penghasilan perangkat desa," kata dia saat dihubungi, Jumat, 18 Januari 2019.

    Robert menjelaskan, gaji perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Berbeda dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN, ADD mengalir dari APBD. Rata-rata sekitar 40 persen ADD dialokasikan untuk gaji perangkat desa sementara sisanya untuk membiayai program pembangunan desa. Jika gaji perangkat desa dinaikkan, pemerintah daerah harus mengurangi dana untuk program. "Dari situ biasanya unsur kerugian publik akhirnya terjadi," ujar dia.

    Robert tak melihat ada celah lain untuk membiayai tambahan pendapatan para perangkat desa selain dari ADD. Presiden Joko Widodo baru mengumumkan kenaikan setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan APBD sudah diteken. "Tidak mungkin juga APBN karena ini kan sesuatu yang belum dibahas di RUU APBN sebelumnya," kata dia.

    Baca: Jokowi Berjanji, Revisi PP Gaji Perangkat Desa Mulai Dibahas

    Pemerintah daerah memang memiliki empat pemasukan utama yaitu Dana Desa, ADD, Penghasilan Asli Daerah (PAD), serta bagi hasil, pajak, dan retribusi kabupaten/kota ke desa. Namun selain ADD, hanya PAD yang paling fleksibel.

    Menurut dia, sulit mengharapkan PAD untuk kenaikan gaji perangkat desa. Robert mengatakan tidak semua desa mandiri secara fiskal atau bisa memenuhi kebutuhan gaji itu. "Kalau satu kabupaten rata-rata 300 desa, satu desa itu ada sekitar lima atau enam perangkat, itu sudah lumayan meski mungkin nanti bedanya cuma Rp 300 ribu," katanya.

    Robert mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Dia mengatakan langkah ini sangat dibutuhkan lantaran pendapatan mereka belum memadai. Namun dia berharap kebijakan yang mendadak ini tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

    Baca: DPR Tunggu Keputusan Pemerintah soal Kenaikan Gaji Perangkat Desa

    Jokowi menjanjikan kenaikan gaji saat menemui perangkat desa di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 14 Januari 2019. "Kami putuskan penghasilan tetap para perangkat desa segera disetarakan dengan (PNS) golongan II A," ujarnya, disambut tepuk tangan para perangkat desa.

    Dia akan merevisi PP nomor 47 tahun 2015 sebagai payung hukum kebijakan tersebut. "Paling lama dua minggu setelah hari ini (sudah rampung)," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.