TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk memeriksa keluarga dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka yang akan diperiksa adalah yang diduga ikut dalam pelesiran ke luar negeri sebagai bagian dari suap Meikarta.
Baca:
Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa Lagi 5 Anggota DPRD Bekasi
KPK menduga fasilitas jalan-jalan ke luar negeri tersebut berasal dari Proyek Meikarta. Tepatnya, terkait kepentingan mengubah revisi aturan tata ruang Kabupaten Bekasi.
"Kalau melihat konstruksi perkaranya tentu kami pertimbangkan apakah akan memanggil anggota keluarga yang ikut jalan-jalan ke Thailand tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di kantornya, Jumat 18 Januari 2019.
Febri mengatakan saat ini KPK masih mendalami dugaan pemberian fasilitas jalan-jalan ke luar negeri tersebut. KPK sudah memeriksa 14 anggota DPRD Bekasi terkait dugaan tersebut.
Nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta.
Baca:
Bupati Neneng Dijanjikan Rp 20 Miliar Oleh Pengembang Meikarta
Sebagian di antara para terperiksa disebut telah mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga antirasuah itu. Total pengembalian uang dari anggota DPRD Bekasi sebanyak Rp 180 juta. Sebanyak Rp 70 juta di antaranya berasal dari seorang pimpinan.
Febri menyebutkan kalau KPK telah menggenggam dokumen terkait perjalanan ke luar negeri anggota DPRD Bekasi. KPK, kata Febri lagi, mengimbau kepada anggota DPRD Bekasi lainnya yang menerima uang atau fasilitas untuk mengembalikannya. "Bagi anggota DPRD yang ikut menerimanya koperatif," ujar Febri.
KPK baru menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Bekasi tersangka menerima suap Meikarta. Suap itu diberikan oleh eks petinggi Lippo Group Billy Sindoro dan tiga pegawai Lippo Group. Billy cs saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
