Debat Pilpres Jokowi VS Prabowo, Wakil Ketua KPK: Kurang Nendang

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan terkait barang bukti OTT kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 30 Desember 2018. ANTARA

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan terkait barang bukti OTT kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 30 Desember 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai debat Pilpres atau Pemilihan Presiden 2019 pertama antara pasangan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno masih normatif. Terutama yang menyangkut isu korupsi. 

    Baca: Kenapa Kedipan Mata Prabowo Saat Debat Meningkat Lebih Cepat

    "Masih normatif, sangat kurang nendang," ujar Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang saat dihubungi, Jumat 18, Januari 2019. 

    Saut mengatakan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Sehingga dibutuhkan usaha luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Masalahnya, konsep extra ordinary ini, kata Saut, tidak terlihat. 

    Menurut Saut, undang-undang Tindak Pidana Korupsi harus diterapkan tanpa tumpang tindih. "Dalam debat, seharusnya ada inovasi bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih," ujarnya. 

    Dalam penyampaian visi-misi, kedua pasangan calon memang sudah menyinggung soal korupsi. Namun, bagi Saut konsep yang dipaparkan masih mengambang.

    Menurut Jokowi, sistem pemerintah harus mendukung program pencegahan korupsi. "Kami perbaiki hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, penegakan hukum yang tegas merupakan upaya dalam pemberantasan korupsi yang kami lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan yang menguatkan KPK," kata Jokowi saat debat.

    Simak juga: Debat Capres, Ma'ruf Amin Ditegur Moderator: Ini Bukan Pidato

    Sedangkan menurut Prabowo pemberantasan korupsi dimulai dari memilih penegak hukum yang berintegritas."Kesejahteraan penegak hukum, kepala daerah harus diperhatikan agar tidak tergoda dengan korupsi," kata Prabowo dalam Debat Pilpres


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.