TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan kondisi politik di Indonesia sangat dinamis. Partai pendukung dan oposisi pemerintah tak pernah jelas.
Baca juga: JK Beri Piala Adipura untuk 146 Kepala Daerah, Siapa yang Dapat?
JK mengatakan suatu partai bisa mendukung pemerintah selama waktu tertentu lalu berubah menyerang atau sebaliknya. Kedua pihak juga tidak begitu berseberangan dalam berpendapat.
Mantan Ketua Partai Golkar itu mencontohkan manuver partai berlambang Pohon Beringin. "Besok Golkar tidak mau dukung Jokowi, satu tahun lagi bisa jadi menteri juga," kata dia di Mandarin Hotel, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.
Partai Golkar pada pemilihan presiden 2014 memihak pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka menjadi partai oposisi saat Joko Widodo-Jusuf Kalla menang.
Satu tahun lebih setelah Pilpres, kader Golkar ditunjuk menjadi menteri. Presiden Joko Widodo mengangkat Airlangga Hartarto menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husain.
Kader Golkar lainnya, Idrus Marham, juga dipercaya menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa pada 2018. Terakhir, Jokowi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pengganti Idrus yang terjerat kasus korupsi.
Baca juga: Kirim Undangan ke JK, Said Aqil Sebut NU Siap Kawal Pilpres 2019
Menurut JK, kondisi politik yang khas ini merupakan contoh demokrasi yang baik. Dia membandingkannya dengan kondisi politik di Amerika Serikat yang begitu kontras antara oposisi dan pendukung pemerintah. "Kalau Partai Demokrat bilang begini, Partai Republik begini," ujarnya.
