Kantor KNPB Disita, Koalisi Papua Praperadilankan Kapolres Mimika

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan mahasiswa menggelar aksi di depan gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, 2 Mei 2016. tabloidjubi.com

    Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan mahasiswa menggelar aksi di depan gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, 2 Mei 2016. tabloidjubi.com

    TEMPO.CO, Jakarta - PAHAM Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, dan KPKC Sinode GKI yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua, mendaftarkan gugatan praperadilan kepada Kepala Polres Mimika ke Pengadilan Negeri Kota Timika, Papua.

    Baca juga: Komite Nasional Papua Barat Somasi Kapolres Mimika

    "Kami melayangkan gugatan kepada Kepala Kepolisian Resor Mimika perihal penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tidak sah terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika yang terjadi sejak 31 Desember 2018," ujar Veronica Koman, salah satu pengacara HAM Papua, melalui pesan teks pada Kamis, 17 Januari 2019.

    Veronica menuturkan, pihaknya menuntut beberapa hal kepada Kapolres Mimika Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto. Pertama, segera melepaskan tiga orang yang dijadikan tersangka makar secara tidak sah. Lalu, membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 126.538.000. Kemudian, segera mengosongkan sekretariat KNPB Timika yang telah disita secara tidak sah.

    "Dan meminta maaf secara terbuka kepada KNPB lewat media massa di Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua selama tiga hari berturut-turut," kata Veronica.

    Veronica menyatakan, tujuan dari gugatan praperadilan ini adalah untuk memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat Para Pemohon (KNPB-PRD) yang telah dilanggar secara inkonstitusional oleh Polres Mimika dan jajarannya.

    Baca juga: Polri-TNI Tangkap 8 Orang Beserta Ratusan Amunisi di Papua

    Sebelumnya, pada 31 Desember lalu, Polda Papua menyebut kantor KNPB sudah tidak beroperasi. Sebab, Polres Mimika telah mengambil alih markas KNPB, dan akan digunakan sebagai pos TNI-Polri.

    Sementara itu, dihubungi terpisah, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto berkukuh bahwa tindakan TNI-Polri sudah berdasarkan ketentuan hukum. Ia pun secara tegas menyatakan bahwa pihaknya bersama TNI tidak akan gentar dan tetap akan menegakkan hukum terhadap siapa pun yang bertentangan dengan Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.