Pilih Jokowi, Ryamizard: Pengkhianat Itu Hukumannya Ditembak Mati

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbicara kepada awak media dalam acara refleksi dan laporan akhir tahun 2018 Kementerian Pertahanan di kawasan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbicara kepada awak media dalam acara refleksi dan laporan akhir tahun 2018 Kementerian Pertahanan di kawasan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyarankan masyarakat memilih presiden dan wakil presiden dengan benar. Dia sendiri menyatakan memilih calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. atau Jokowi.

    Baca juga: Dipanggil Jokowi ke Istana, Ryamizard Buru-buru ke Jakarta

    "Kalau saya, anak buahnya, menterinya, pembantunya Pak Jokowi. Jadi saya pilih beliau," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

    Menurut Ryamizard, dukungan itu bentuk loyalitasnya. "Kalau saya tidak milih Pak Jokowi, saya mengkhianati beliau. Pengkhianat itu hukumannya ditembak mati," ujar dia lagi.

    Namun terlepas dari pilihannya, Ryamizard mengatakan pemilihan umum harus berjalan dengan baik. Kepada jajarannya dia mengimbau agar pesta demokrasi tak dijadikan pesta darah. Setiap peserta pemilu dan pendukungnya harus memiliki jiwa kesatria. "Yang menang jangan sombong, yang kalah jangan bermusuh-musuhan," katanya.

    Baca juga: 2 Purnawirawan Jenderal Merapat ke Istana, Jokowi: Bagus Kan?

    Lulusan Akademi Militer 1974 itu juga mengingatkan para purnawirawan TNI untuk bersatu dengan prajurit yang aktif. Sebagai senior, para purnawirawan diminta memberikan contoh kepada generasi muda.

    "Saya ingin purnawirawan bersatu, jangan saling klaim. Jadi dengan demikian kita bersatu, yang aktif dengan yang sudah purnawirawan. Tidak liar," kata Ryamizard.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.