Mendagri Belum Pastikan Pencopotan Walikota Surabaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno belum memastikan pencopotan Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro kendati Sidang Paripurna Khusus DPRD Surabaya kemarin memutuskan menarik mandat kepemimpinan mantan perwira pasukan baret merah itu. “Pemberhentian kepala daerah tak bisa diambil secara emosional,” ujar Mendagri kepada Tempo News Room di Yogyajarta, Rabu (16/1). Ia berencana mengembalikan keputusan tersebut kepada DPRD Surabaya agar dievaluasi: apakah sudah memenuhi persyaratan berdasar peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, DPRD hanya berwenang memilih dan meminta pertanggungjawaban kepala daerah. Sedang pengangkatan dilakukan presiden melalui mendagri. Keputusan DPRD Kota Surabaya kemarin semata-mata sebagai usulan kepada pemerintah pusat, melalui Gubernur Jawa Timur dan mendagri. Sedang keputusan akhir tetap di tangan presiden. Mendagri menjelaskan ada dua perkara yang bisa dipakai mencopot kepala daerah. Pertama, yang bersangkutan berhalangan tetap. Kedua, apabila masyarakat tidak percaya lagi karena kepala daerah tersebut terlibat tindak pidana atau makar. Menurut Hari Sabarno, masih perlu penjelasan batasan berhalangan tetap. Bila meninggal, sudah bisa dipastikan berhalangan tetap. Tapi, dalam kasus Walikota Surabaya, Sunarto terserang sakit dan sedang menjalani pengobatan di Australia. "Tolong (pers) ikut menjernihkan, agar orang sakit tidak langsung dibilang berhalangan tetap. Saya sudah keluarkan surat keputusan yang menugasi wakil walikota sebagai pelaksana walikota. Dan itu kalau dilakukan, (bisa) sambil menunggu proses (pengobatan) walikota," ujar Mendagri. Telah diberitakan, tiga bulan lebih Sunarto berada di Australia untuk menjalani perawatan karena sakit lever kronis. Sedang pimpinan pemerintahan dipegang Wakil Walikota Bambang Dwi Hartono. Kemarin, DPRD Surabaya melakukan voting. Mayoritas suara setuju mandat kepemimpinan Sunarto dicabut. (Heru C. Nugroho)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.