Presiden PKS Kritik Pidato Kebangsaan Prabowo yang Terlalu Lama

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di JCC Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Suasana pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di JCC Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengkritik durasi pidato kebangsaan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang dinilianya terlalu lama.

    Baca juga: Prabowo Sebut SBY dan Amien Rais Sebagai Mentornya

    "Dari sisi waktu terus terang saya mengkritik, ini terlalu lama," ujar Sohibul saat ditemui usai pidato kebangsaan Prabowo di JCC, Jakarta Pusat, Senin 14 Desember 2018.

    Padahal Sohibul telah menyampaikan ke Sandiaga Uno selaku pasangan Prabowo untuk tidak terlalu lama menyampaikan pidato. "Saya sudah ingattkan ke Sandi agar jangan terlalu lama, 30 menit cukup," ujarnya.

    Prabowo berpidato kurang lebih selama 90 menit, dia memulai pidatonya sekitar pukul 19.35 WIB dan berakhir sekitar pukul 21.10 WIB.

    Sohibul memaklumi hal tersebut, karena setiap orang memiliki gaya tersendiri saat berpidato. Termasuk kata dia, Prabowo, yang memilki gaya memberikan banyak ilustrasi dalam pidatonya.

    Baca juga: Prabowo Berjanji Susun Kabinet tanpa Lihat Asal Partai Politik

    Namun, Sohibul tetap puas dengan pemaparan Prabowo dalam pidato tersebut. Menurut dia semua fokus dari perjuangan koalisi telah diutarakan Prabowo dalam pidatonya.

    "Pak Prabowo juga menegaskan tentang apa yang diperjuangkan oleh beliau bersama koalisi kami, yaitu demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.