Bupati Bekasi Sebut Sekda Jawa Barat Minta Uang RDTR Meikarta

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, seusai menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Neneng Hasanah Yasin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, seusai menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Neneng Hasanah Yasin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Bandung - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menyebut Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sempat meminta uang Rp 1 miliar saat pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta.

    Baca: Bupati Bekasi Sebut Diminta Tjahjo Kumolo Bantu Izin Meikarta

    "Berdasarkan laporan dari Neneng Rahmi (Kabid PUPR Kabupaten Bekasi) memang ada permintaan uang dari Pak Iwa Rp 1 miliar, dia bilang kalau enggak salah waktu di rumah saya," kata Neneng saat ditanya oleh jaksa penuntut umum dalam sidang terdakwa Billy Sindoro pada kasus dugaan perizinan proyek Meikarta, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 14 Januari 2019.

    Namun, Neneng tidak bisa menjelaskan detail soal permintaan uang tersebut. Menurutnya, hal tersebut yang mengetahui adalah anak buahnya Neneng Rahmi. "Saya tidak mengetahui secara detail," katanya.

    Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK I Wayan Riana mengatakan, penyebutan nama Iwa Karniwa muncul pada keterangan Neneng Hasanah dalam berita acara pemeriksaan. KPK pun akan mendalami keterangan tersebut saat menghadirkan Neneng Rahmi sebagai saksi pada sidang Billy Sindoro.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa membantah pernyataan Neneng dalam sidang tersebut. Ia mengatakan, selama menjabat sebagai Sekda tak pernah mengurusi urusan Meikarta.

    Simak juga: Suap Meikarta, KPK Duga Anggota DPRD Bekasi Dibiayai Pelesiran

    "Saat urusan Meikarta bahkan revisi RDTR Bekasi, saya tidak memiliki kewenangan di BKPRD Jabar, bahkan mengikuti sekalipun rapatnya tidak pernah," kata Iwa melalui rilis yang diterima Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.