Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Janji Bikin RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama

image-gnews
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (tengah) saat ditemui wartawan seusai menghadiri acara Milad PKS Muda di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 28 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (tengah) saat ditemui wartawan seusai menghadiri acara Milad PKS Muda di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 28 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berjanji mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama seumpama menang Pemilihan Umum 2019. Janji ini merupakan yang ketiga setelah janji penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.

Baca juga: Polri Jawab PKS Soal SIM Seumur Hidup dan Motor Bebas Pajak

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan aturan itu bertujuan menjaga kehormatan para ulama, tokoh agama, dan simbol-simbol agama di Indonesia. Dia juga mengklaim undang-undang itu untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama.

"Kami Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama-Agama pada periode 2019-2024 mendatang," kata Sohibul seusai acara maulid Nabi Muhammad SAW di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad, 13 Januari 2019.

Sohibul membeberkan empat alasan partainya mendorong RUU tersebut. Salah satunya, Sohibul mengatakan bahwa ulama dan tokoh agama rentan mendapatkan ancaman fisik, nonfisik, dan kriminalisasi akibat dakwah yang mereka sampaikan.

Sohibul melontarkan empat contoh, yakni penghadangan mubalig Abdul Somad di Semarang pada Juli 2018 dan Bali 2017, penghadangan mubalig Sobri Lubis di Pontianak pada Mei 2018, penganiayaan hingga meninggal dunia yang dialami Komando Brigade PP Persis Jawa Barat, Prawoto pada Februari 2018, dan penganiayaan pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, KH Umar Basri pada Januari 2018.

Selain alasan dan contoh tersebut, Sohibul membeberkan tiga alasan lainnya. Pertama, PKS berpendapat ulama dan tokoh agama adalah kelompok yang turut memperjuangkan kemerdekaan serta ikut merumuskan merumuskan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, partai dakwah berpendapat ulama perlu dilindungi kebebasannya dalam menyampaikan ajaran agama. Terakhir, PKS berpandangan simbol agama adalah sesuatu yang dihormati dan dimuliakan dalam ajaran agama masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami memohon doa dan dukungan agar PKS mampu meraih kemenangan di pemilu dan pilpres 2019 sehingga dapat mewujudkan janji-janji politiknya," kata Sohibul.

November lalu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf sebelumnya mengatakan partainya akan memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup. Dia berujar PKS akan mendorong dibentuknya Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Dia mengklaim hal ini dilakukan untuk mengurangi beban rakyat yang selama ini semakin bertambah. "Beban rakyat ini semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan," kata Almuzammil melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 November 2018.

Baca juga: Menang Pemilu, PKS Janji Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup

Rencana itu menuai kritik. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, misalnya, mempertanyakan kajian dasar rencana itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan harus ada rapat lintas sektoral dari para pihak yang memiliki kompetensi di bidang itu sebelum membuat kebijakan perubahan regulasi.

"Karena (kalau dihapus) menyangkut masalah perubahan regulasi, jadi harus ada kajian secara komprehensif,” kata Dedi pada Ahad, 25 November 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

2 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

3 hari lalu

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

Oposisi menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai upaya penerapan mekanisme check and balance, berikut deretan partai oposisi dari masa ke masa.


Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

4 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

Pengamat politik Unand sebut 2 kemungkinan tujuan hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satunya bargaining power merapat ke Prabowo-Gibran


Majelis Syura PKS Amanatkan Anggotanya Dorong Hak Angket di DPR

4 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa poster saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Majelis Syura PKS Amanatkan Anggotanya Dorong Hak Angket di DPR

PKS mengeluarkan keputusan agar anggotanya yang berada di DPR RI tetap mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


PKS Pastikan Tak Bakal Bertemu Prabowo hingga Ada Ketetapan MK

4 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKS Pastikan Tak Bakal Bertemu Prabowo hingga Ada Ketetapan MK

PKS memastikan belum ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.


Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

5 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto diduga untuk meredam rencana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR.


Reaksi Parpol Soal Progres Pengajuan Hak Angket Pemilu di DPR

5 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Reaksi Parpol Soal Progres Pengajuan Hak Angket Pemilu di DPR

PPP menyatakan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 hanya wacana.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Anies Baswedan di Pilgub Sumbar, Mahyeldi dan Andre Rosiade Berhadapan?

5 hari lalu

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat mengahdiri acara Milad Partai Keadilan Sejahtera ke 20 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 29 Mei 2022.Perayaan milad Partai Keadilan Sejahtera ke-20 tersebut mengangkat tema
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Anies Baswedan di Pilgub Sumbar, Mahyeldi dan Andre Rosiade Berhadapan?

Pilgub Sumbar akankah membuat tanding ulang kubu Prabowo Vs Anies Baswedan, saat Mahyeldi berhadapan dengan Andre Rosiade?