TGPF Novel Baswedan Disebut Bermuatan Politis, Ini Reaksi Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres no urut 01, Jokowi memberikan sambutan pada deklarasi Alumni UI untuk Jokowi - Maaruf Amin di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Sabtu, 12 Januari 2019. Pada pidatonya Jokowi berpesan agar pemimpin dan masyarakatnya harus memiliki sikap optimisme. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Capres no urut 01, Jokowi memberikan sambutan pada deklarasi Alumni UI untuk Jokowi - Maaruf Amin di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Sabtu, 12 Januari 2019. Pada pidatonya Jokowi berpesan agar pemimpin dan masyarakatnya harus memiliki sikap optimisme. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menampik bahwa pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dilakukan untuk mengantisipasi debat pemilihan presiden dengan tema hukum, korupsi, HAM, dan terorisme yang berlangsung tiga hari mendatang. Tudingan itu muncul karena TGPF Novel Baswedan baru dibentuk, padahal penyerangan terhadap Novel terjadi pada 11 April 2017.

    Baca: Independensi Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Diragukan

    Jokowi menuturkan pembentukan TGPF yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia ini merujuk pada rekomendasi Komisi Nasional HAM. "Bukan dari kami loh. Rekomendasi dari Komnas HAM yang keluar, seinget saya di pertengahan Desember sudah keluar itu rekomendasi, hati-hati," katanya usai di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 14 Januari 2018.

    Ia menjelaskan Komnas HAM merekomendasikan kepada Polri agar membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, KPK, dan para pakar. Adapun tugas presiden, kata dia, hanya mengawasi. "Memonitor agar itu segera selesai," ucapnya.

    Penyidik KPK Novel Baswedan melambaikan tangan di samping layar yang menunjukkan jam hitung sejak penyerangan terhadap dirinya, di gedung KPK, Selasa, 11 Desember 2018. Memperingati Hari HAM Internasional, Wadah Pegawai KPK meluncurkan Jam Hitung Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

    Jokowi berujar, dalam penyelesaian sebuah kasus, aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Tugas presiden cukup mengawasi agar segera selesai.

    Baca: TGPF Novel Baswedan Dibentuk, Berikut Personelnya

    "Saya bagian ngejar-ngejar saja, mengawasi dan ngejar-ngejar, harus selesai, cepat selesai, cepat selesai, itu saja," ujarnya.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menunjuk 65 orang untuk menangani kasus penyerangan Novel ini. Surat tugas itu ditandatangani oleh Tito pada 8 Januari 2019.

    Pembentukan tim yang berdekatan dengan agenda debat calon presiden pada 17 Januari 2019 itu menimbulkan kecurigaan. Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai tim yang berisi 65 orang dan dominan polisi tak akan menghasilkan apa-apa.

    Baca: Ragam Pendapat Pembentukan TGPF Novel Baswedan

    "Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," kata dia lewat pesan singkat, Jumat, pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.