3 Solusi Penyelesaian HAM Masa Lalu yang Ditawarkan Kubu Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (ketiga kiri) berbincang dengan pengemudi online saat menghadiri Silatnas Keluarga Besar Pengemudi Online di Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (ketiga kiri) berbincang dengan pengemudi online saat menghadiri Silatnas Keluarga Besar Pengemudi Online di Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menyatakan telah siap menghadapi debat kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 17 Januari 2019. Debat kandidat pertama mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

    Baca: Mengintip Visi Misi Jokowi Bidang HAM di Debat Capres 17 Januari

    Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan paslon 01 juga telah menyiapkan berbagai jawaban atas sejumlah persoalan, termasuk soal pelanggaran HAM masa lalu yang dianggap masih menjadi utang pemerintahan Jokowi. Beberapa solusi yang ditawarkan yakni, tetap mencoba jalur yudisial dan non-yudisial.

    "Solusi ketiga, Pak Jokowi juga pernah berbicara bahwa harus duduk bersama semua komponen bangsa untuk menyelesaikan ini. Itu artinya dengan model mungkin tawarannya Islah," ujar Karding saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta pada Ahad malam, 13 Januari 2019.

    Menurut bekas anggota Komisi III DPR RI ini, sejauh ini Presiden Jokowi sudah menunjukkan komitmen menyelesaikan kasus HAM dan pelbagai kasus diklaim telah mengalami banyak kemajuan, "Tapi soal HAM ini kan menyangkut bukti," ujar dia.

    Baca: Pegiat HAM Cemas Tim Novel Baswedan Jadi Persiapan Jokowi Debat

    Selama ini, Karding menjelaskan, Jokowi telah menunjukkan komitmen dengan menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti seluruh temuan-temuan Komnas HAM. Kendati demikian, sampai saat ini bukti yang dimiliki belum patut membuat kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

    "Untuk itu Pak Jokowi menemui korban-korban itu dan menawarkan solusi non-yudisial. Tapi, sebagian teman-teman korban ini maunya tetep lewat yudisial. Jadi Pak Jokowi sudah punya usaha ke sana, maksimum dia," ujar Ketua DPP PKB ini.

    Misi ke depan, menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana membuat sistem hukum yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian, dia melanjutkan, juga bagaimana membudayakan perilaku hukum.

    "Kami berharap paradigma orang tentang HAM itu sudah berubah, HAM itu juga tentang ekonomi, sosial, dan budaya atau ekosob. "Selama ini kan orang-orang itu di kepalanya, bahwa HAM ini hanya berbicara kasus," ujar dia.

    Baca: ILR: Isu HAM di Era Jokowi Lebih Buruk Dibanding Zaman SBY

    Berdasarkan salinan visi misi Jokowi-Ma'ruf yang diterima Tempo, ada sembilan fokus utama yang akan dilakukan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Salah satunya, paslon 01 berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

    Kemudian, berjanji meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM, termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan, memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menindak tegas pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, melindungi hak-hak masyarakat adat, memberikan perlindungan bagi kaum difabel, dan melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

    Selanjutnya, paslon 01 juga berjanji meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan, memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah, serta meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.