Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ILR: Isu HAM di Era Jokowi Lebih Buruk Dibanding Zaman SBY

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Jokowi menjamu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2017. TEMPO/Istman
Presiden Jokowi menjamu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2017. TEMPO/Istman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtabel (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di zaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih buruk dibandingkan zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca: Mengintip Visi Misi Jokowi Bidang HAM di Debat Capres 17 Januari

"Kami lihat kan ada lima prinsip. Di empat prinsip awal ada tren membaik di zaman Jokowi, tapi di isu HAM ada penurunan yang cukup tajam," kata Erwin dalam paparannya di Tjikini Lima, Jakarta, Ahad, 13 Januari 2019.

Erwin menjelaskan, prinsip dan indikator negara hukum Indonesia ada lima, yaitu ketaatan pemerintah terhadap hukum, legalitas formal, kekuasaan kehakiman yang merdeka, akses terhadap keadilan, dan hak asasi manusia.

Tren indeks negara hukum Indonesia pada 2012-2017, kata Erwin, terus meningkat. Pada 2012, indeks negara hukum berada di angka 4,56; selanjutnya berturut-turut pada 2013 (5,12); 2014 (5,18); 2015 (5,32); 2016 (5,31); dan 2017 (5,85).

Dalam survei yang dilakukan ILR, tren prinsip ketaatan pemerintah terhadap hukum pada periode 2012-2017 meningkat, yaitu 4,77 pada 2012 dan 5,97 pada 2017.

Adapun pada tren legalitas formal pada 2012 berada di angka 3,13 dan 6,2 pada 2017. Pada prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, tahun 2012 di angka 4,72 dan 6,64 pada 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Menggunakan Sepeda, Jokowi Hadiri Cara Deklarasi Alumni UI

Tren prinsip akses terhadap keadilan juga meningkat, misalnya pada 2012 di angka 4,21 menjadi 6,32 pada 2017. Sedangkan tren prinsip hak asasi manusia terus menurun pada periode 2012-2017.

Pada 2012, tren prinsip ham di angka 5,74. Kemudian menurun menjadi 5,4 (2013), 4,15 (2014), 3,82 (2015). Angkanya sempat naik pada 2016 dan 2017, yaitu masing-masing 4,25 dan 4,51.

Dalam kesimpulannya, Erwin mengatakan ada perbaikan terhadap ketaatan pemerintah dalam mematuhi hukum, menjamin independensi peradilan, dan akses terhadap keadilan di masa Jokowi. "Meski demikian, dalam soal penegakan HAM ada problem serius," ujarnya.

Survei yang dilakukan ILR pada 2012 menggunakan metodologi publik survei. ILR bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia dengan menyusun 50 pertanyaan berdasarkan 5 prinsip negara hukum yang dikembangkan.

Adapun pada 2013-2017, ILR menggunakan dua metodologi, yaitu survei ekspert dan dokumen. Survei ekspert dilakukan di 20 provinsi di mana setiap provinsi ada 6 ekspert untuk mengisi 10 kuesioner. Ekspert dipilih berdasarkan standard yang disusun dari bermacam profesi, seperti akademisi, aktivis, dan praktisi hukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

18 menit lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

34 menit lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

46 menit lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

2 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

2 jam lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

4 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.