IPW: Debat Capres Harus Bahas Kasus Nduga dan Rusuh Mako Brimob

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan kubu pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi - Ma'ruf Amin harus membuka mata dan mengakui berbagai persoalan dalam kasus penegakan hukum di Indonesia. IPW menyatakan Jokowi memiliki catatan merah mengenai hal ini.

"Penegakan hukum di era Jokowi, saya katakan catatannya merah," kata Neta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Januari 2019.

Baca:
Tim Delapan untuk Debat Capres Prabowo - Sandiaga, Siapa Mereka?

Neta merujuk pada kasus pembunuhan pekerja proyek jalan tol TransPapua di Nduga oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia mempertanyakan ketiadaan kepastian hukum dalam kasus itu hingga saat ini.

Neta juga menilai kinerja pemerintah Jokowi hijau soal pemberantasan terorisme. Pemerintahan Jokowi berprestasi menyapu bersih kantong-kantong terorisme di Indonesia, sehingga aktivitas teroris juga lumpuh.

Baca: Pakar Komunikasi Politik Beberkan Dua Keuntungan Debat Capres

Namun, pemerintahan Jokowi pun memiliki catatan merah atas peristiwa kerusuhan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Mei 2018. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Markas Brimob dikuasai teroris selama 36 jam. Peristiwa itu tidak ada kelanjutan proses hukumnya. “Kalau tim Jokowi bilang sudah ada supremasi hukum yang ditegakkan, hukum apa?"

Isu-isu, kata Neta, ini seharusnya muncul dalam debat pertama pemilihan presiden yang akan digelar pada 17 Januari 2018. Debat capres perdana itu mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. "Ini harus jadi catatan di debat nanti."