INFO JABAR - Kekuatan pembangunan suatu negara atau wilayah perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunan tak bisa dilakukan satu pihak. Maka konsep pembangunan 'pentahelix', di mana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan.
"Dalam teori perubahan ada istilah 'pentahelix', ‘penta’ adalah lima dan ‘helix’ adalah jalinan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Pimpinan Wilayah (Musypimwil) Muhammadiyah Jawa Barat di Hotel Grand Asrilia, Bandung, Sabtu, 12 Januari 2019.
Baca Juga:
Menurut dia, unsur pemerintah mempunyai political power, untuk merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan. Sementara masyarakat atau komunitas disebut social power. Di sinilah peran Muhammadiyah diharapkan terlibat dalam proses pembangunan di Jawa Barat.
“Muhammadiyah dengan kekuatannya, ukhuwah Islamiyahnya menghadirkan perubahan. Tidak hanya berdakwah dari sisi agama, tapi muamalah kemasyarakat menjadi sebuah citra paling positif dari gerakan Muhammadiyah,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Ketiga, ada akademisi. Melalui kekuatan knowledge power menghadirkan ilmu yang menghadirkan hidup ini lebih cepat, lebih murah, lebih berfaedah. Unsur keempat pentahelix, yaitu pebisnis atau pengusaha. Yang terakhir (unsur kelima) dalam pentahelix adalah media.
Baca Juga:
Emil menekankan, pebisnis di sini perlu paham tentang Pancasila agar ada kepedulian terhadap keadilan sosial. “Apabila ekonomi kita tidak berbasis Pancasila, dikhawatirkan akan muncul kapitalis yang tidak peduli dengan keadilan sosial di masyarakat,” katanya.
Untuk itu, Emil meminta peran serta Muhammadiyah dalam proses pembangunan di Jawa Barat. Dia menilai Pemda Provinsi Jawa Barat dan Muhammadiyah setara. “Terlebih Muhammadiyah mempunyai kekuatan ekonomi, sosial, juga kekuatan akademisi,” ujarnya.
Musypimwil Muhammadiyah Jawa Barat ini dihadiri pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat, pimpinan Aisyiyah Jawa Barat, pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Barat, serta para rektor atau ketua perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah.
Musypimwil kali ini akan membahas program-program keumatan di Jawa Barat, seperti pengelolaan tanah wakaf, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga program penanggulangan bencana. (*)
