TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI membantah jika tim gabungan yang dibentuk untuk mengusut penyiraman air keras terhadap penyidik Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan ditunggangi oleh kepentingan debat capres Jokow Widodo atau Jokowi.
Baca: Kubu Jokowi: Tim Gabungan Novel Baswedan Bukti Presiden Serius
"Kami bekerja netral, independen tidak ada keterkaitan dengan politik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dihubungi Sabtu 12 Januari 2019.
Hal tersebut disampaikan Dedi, menanggapi pernyataan penggiat Hak Asasi Manusia atau HAM Haris Azhar menyebut pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan terkesan hanya untuk persiapan Presiden Jokowi dalam debat capres. Sebab, ajang adu gagasan pertama yang akan berlangsung Kamis, 17 Januari 2019 itu membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme
Dia mempertanyakan mengapa tim ini justru mulai bekerja menjelang debat Capres. "Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," kata dia lewat pesan singkat, Jumat, 11 Januari 2019.
Menurut Dedi, pembentukan tim tersebut berdasarkan rekomendasi dari laporan akhir Komisi Nasional HAM terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, bahwa tim tersebut merupakan hasil dari rekomendasi Komisi Nasional HAM dalam kasus Novel Baswedan.
Simak juga: Mereka yang Mengkritik Tim Kasus Novel Baswedan Bentukan Polisi
Berdasarkan Surat Tugas Kapolri tersebut Tim gabungan Novel Baswedan ini terdiri dari 65 orang. Enam orang dari KPK, tujuh orang pakar, dan sisanya 52 dari kepolisian,
