Ditemui PGSI, Jokowi Minta Guru Blak-blakan Perkara Sertifikasi

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar yang akan disematkan kepada Jokowi yakni Datuk Seri Setia Amanah Negara.  ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar yang akan disematkan kepada Jokowi yakni Datuk Seri Setia Amanah Negara. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget mengetahui ada guru yang masih digaji ratusan ribu. Hal ini ia ungkapkan saat menerima Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

    "Tadi saya dengar dari pak ketua ada yang digaji Rp 300-500 ribu. Dalam hati tidak percaya tapi kalau yang ngomong pak ketua, ya saya harus percaya," kata Jokowi dalam sambutannya.

    Secara pribadi Jokowi memberi penghormatan kepada seluruh guru yang hadir di hadapannya. Ia menyampaikan terima kasihnya atas pengabdian dan pengorbanan para guru yang sabar mendidik generasi muda tanpa pamrih.

    Jokowi berujar guru memiliki peran penting untuk memajukan bangsa.
    "Hanya bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, yang akan jadi bangsa maju, sejahtera, dan makmur," ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi memilih tidak lama untuk berpidato. Ia mempersilakan para guru untuk menyampaikan unek-unek yang selama ini mereka rasakan.

    "Oleh sebab itu saya mau selesaikan persoalan tadi yang disampaikan berkaitan inpassing dan sertifikasi. Saya gak tahu kenapa gak rampung, problem ada di mana, mungkin ada yang bisa maju dan cerita, blak-blakan saja," kata Jokowi.

    Sebelumnya, Ketua Pembina PGSI Abdul Kadir Karding mengatakan di seluruh Indonesia ada sekitar 1 juta guru swasta. Guru swasta, kata dia, adalah yang dipekerjakan oleh suatu yayasan pendidikan.

    "Mereka pejuang pendidikan, pak. Mereka rata-rata berpenghasilan Rp 300-400 ribu per bulan yang belum bersertifikasi, yang sudah bersertifikasi sudah setaara dngan UMK," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.