Obor Rakyat Mau Terbit Lagi, Menkumham: Macam-macam, Masuk Lagi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Obor Rakyat Bukan Produk Pers

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan dirinya telah mengingatkan pimpinan Obor Rakyat Setiyardi Budiono untuk tidak macam-macam. Yasonna mengatakan, dirinya sudah mengingatkan Setiyardi lewat Direktur keamanan dan ketertiban atau Kamtib dan Kanwil.

Baca juga: Romy PPP Cerita Soal Obor Rakyat dan Fitnah Komunis untuk Jokowi ...

"Direktur Kamtib dan Kanwil sudah saya panggil, karena saya lihat di Facebook-nya (Setiyardi) ada indikasi dia mau melakukan sesuatu," ujar Yasonna saat ditemui Tempo usai acara perayaan hari ulang tahun (PDIP) ke-46 pada hari ini, Kamis, 10 Januari 2019 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Lewat anak buahnya, dia mengingatkan, bahwa status Setiyardi masih cuti bersyarat dan bisa ditahan kembali jika macam-macam. "Makanya saya bilang, kalau macam-macam, masuk lagi. Karena dia masih cuti bersyarat. Bisa dicabut. Hak dia kita hargai, tapi kalau melakukan hal tidak benar yaudah, dia mau masuk lagi," ujar Yasonna.

Kepada Tempo, Setiyardi mengaku bahwa dirinya sempat dipanggil beberapa pejabat usai dirinya bebas dari kurungan pada Kamis pekan lalu. "Ya bukan pejabat resmi tapi, banyak orang lah," ujar Setiyardi kepada Tempo, Rabu malam, 9 Januari 2019.

Setiyardi berencana menerbitkan kembali Obor Rakyat menjelang pemilihan presiden 2019. Tabloid Obor Rakyat pertama kali terbit pada Mei 2014 dengan judul halaman muka 'Capres Boneka', ditambah karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Dalam isinya, Obor Rakyat menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Masyarakat kemudian geger akibat tulisan tersebut.

Tim Jokowi kemudian melaporkan Obor Rakyat ke polisi pada 4 Juni 2014. Kasus ini berlanjut ke pengadilan. Pada 22 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Sinung Hermawan menghukum Setiyardi dan Darmawan Sepriyosa masing-masing 8 bulan penjara.

Baca juga: Soal Obor Rakyat, Timses Jokowi Tak Akan Perkarakan La Nyalla

Namun Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Setiyardi dan Darmawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada 8 Mei 2018, Setiyardi dan Darmawan ditangkap tim Kejaksaan Agung untuk dieksekusi ke LP Cipinang. Keduanya saat ini sedang menjalani masa cuti bersyarat sejak Januari 2019 hingga 8 Mei 2019.

Setiyardi sendiri baru keluar dari tahanan pada Kamis pekan lalu. Usai keluar, dia segera mempersiapkan penerbitan kembali Obor Rakyat. "Sekarang kami sedang mempersiapkan alat-alat keperluan untuk kantor yang akan berlokasi di Jakarta," ujar dia.






Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

13 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

15 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

15 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

16 hari lalu

SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Pengamat menilai ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan PPP kubu Muhammad Mardiono untuk mengamankan capres pilihannya.


Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

16 hari lalu

Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkonfirmasi kabar terbitnya surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

16 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

17 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih mengaji berkas kepengurusan baru PPP.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

17 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

Yasonna Laoly memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan.


Yasonna Sebut BNPT Sudah Terbitkan Rekomendasi Remisi Buat Umar Patek

34 hari lalu

Yasonna Sebut BNPT Sudah Terbitkan Rekomendasi Remisi Buat Umar Patek

Remisi terhadap Umar Patek mendapat sorotan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah mendengar segala masukan.


Umar Patek Segera Bebas, Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly

34 hari lalu

Umar Patek Segera Bebas, Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly

Yasonna Laoly menyatakan remisi kepada Umar Patek sudah mendapatkan rekomendasi dari BNPT.