Pengakuan Ahmad Heryawan Seusai Diperiksa KPK Terkait Meikarta

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat Yerusalem sebagai ibu kota Israel.(Foto: Dok. Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat Yerusalem sebagai ibu kota Israel.(Foto: Dok. Pemprov Jabar)

    Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Ahmad Heryawan diperiksa terkait dengan perannya ketika menjadi gubernur dalam proses perizinan Meikarta. Perizinan proyek ini berbuntut skandal suap ke sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    "Jadi proses perizinan ini baik yang diketahuinya terkait dengan perizinan Meikarta yang dilakukan Kabupaten Bekasi ataupun terkait dengan rekomendasi yang menjadi domain atau kewenangan dari pemerintah provinsi," kata Febri.

    Selanjutnya KPK juga mengklarifikasi sejauh mana Ahmad Heryawan mengetahui adanya dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kasus tersebut.

    "Kami mulai menemukan beberapa data dan informasi dan bukti yang baru terkait dengan pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana. Di Pemprov Jabar, misalnya, ada pejabat atau sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri. Itu sedang dialami oleh KPK," ungkap Febri.

    Dalam kasus suap tersebut, KPK masih mendalami beberapa penyimpangan perizinan yang diduga terjadi sejak awal dan keterkaitannya dengan dugaan suap yang diberikan pada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan juga pendalaman sumber uang suap. Ada duggan pula keterlibatan pejabat dan pegawai Lippo Group.

    KPK telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini, yaitu lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor.

    Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

    Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

    Pemberian dalam perkara suap Meikarta ini, disinyalir sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas. KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pada April, Mei, dan Juni 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.