JK: Pemerintah Tambah Pabrik Produsen Rumah Tahan Gempa

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi keterangan pada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi keterangan pada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK kembali menggelar rapat tentang penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, serta Banten dan Lampung. Sejumlah menteri terkait menghadiri pertemuan tersebut.

    Baca juga: JK: Bantuan Luar Negeri Gempa Palu dan Donggala untuk Dua Hal

    JK mengatakan, rapat kali ini merupakan evaluasi dari percepatan penanggulangan bencana di keempat wilayah tersebut. "Di NTB, masih dibutuhkan percepatan pembuatan komponen-komponen (rumah tahan gempa) serta memperbanyak pendamping atau fasilitator," kata dia usai rapat di kantornya, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

    Pemerintah memutuskan menambah pabrik yang memproduksi komponen rumah tahan gempa. Fasilitator yang diterjunkan ke lapangan juga akan ditambah.

    Sementara di Sulawesi Tengah, pemerintah masih mengupayakan percepatan relokasi korban gempa dan likuifaksi. Menurut JK, prosesnya masih dalam tahap menyelesaikan hak kepemilihan lahan terlantar seluas sekitar 600 hektare yang akan digunakan untuk pemukiman masyarakat. Di samping itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun master plan pemukiman relokasi.

    Terkait penetapan wilayah zona merah likuifaksi, JK mengatakan prosesnya sudah hampir rampung. Pemerintah sudah membuat peraturannya. "Sudah ditandatangani semua baik oleh Badan Geologi, Bappenas, dan pemerintah daerah setempat," ujarnya.

    Rapat itu juga membahas masalah anggaran penanggulangan bencana. JK mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan triliunan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dia enggan membocorkan angkanya. "Cukup besar. Nolnya ada sepuluh barangkali," kata dia sambil tertawa.

    Namun anggaran itu tidak termasuk untuk penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda. JK mengatakan, dana khusus untuk korban di Banten dan Lampung masih dihitung. "Antara Rp 1-2 triliun," katanya.

    Indonesia menghadapi sejumlah bencana beberapa waktu terakhir. Kawasan Lombok dan Sumbawa, NTB diguncang gempa berkekuatan besar berulang kali. Gempa yang disusul tsunami juga terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Di Palu, bencana diperparah dengan terjadinya likuifaksi.

    Baca juga: Indonesia Rawan Bencana, JK Minta Masyarakat Dilatih Mitigasi

    Pada akhir tahun 2018, bencana kembali terjadi. Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan longsor dalam laut yang memicu tsunami di Selat Sunda. Lima kabupaten di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung diterjang ombak.

    Pemerintah telah berulang kali menggelar rapat penanggulangan bencana. Dipimpin JK, rapat itu dihadiri berbagai menteri. Dalam rapat terakhir ini nampak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang, serta Menteri PPN Bambang Brodjonegoro hadir dalam rapat.

    Pejabat lain yang hadir ialah Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Dalam rapat di kantor JK itu hadir pula Kepala BNPB Doni Monardo yang baru dilantik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Menang di Basis Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan Timur

    Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang nota bene lumbung Nahdlatul Ulama, menjadi tempat Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memanen suara dalam Pilpres 2019.