Polisi Belum Terima Permintaan Investigasi Timika dari FBI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Sorong:Sampai Jumat (17/1) ini, polisi belum menerima permintaan dari FBI untuk melakukan investigasi kasus penembakan di mile 62, Timika, Papua. Demikian diungkap Kepala Polisi Daerah Papua, Irjen Pol Budi Utomo, kepada wartawan, sebelum menerima kedatangan Panglima TNI di Bandara Jefman, Sorong. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh tentang pengungkapan kasus itu, selain menyatakan semua masih dalam proses penyelidikan polisi. Polisi akan mendalami kembali tempat kejadian perkara penembakan, kata dia. Ditambahkan, hingga saat ini, pihaknya telah memeriksa lebih dari 80 orang. Mereka ada yang berasal dari dalam perusahaan Freeport maupun dari luar Freeport. Tetapi, Dari militer belum, tandas Budi. Di tempat yang sama, Pangdam 12 Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon, mengaku belum mengetahui rencana kedatangan FBI itu. Sampai sekarang, FBI belum datang, ujarnya singkat. Merujuk pernyataan Panglima TNI, Simbolon menyetujui kedatangan FBI untuk melakukan penyelidikan. Tetapi, mereka harus berada di bawah salah satu koordinator dari polisi militer atau kepolisian. Simbolon menyakatan, jika kasus ini dapat segera diselesaikan maka pihak TNI akan merasa senang. Sebab, selama ini, tentara banyak dirugikan akibat kesaksian Decky Murib, yang mengaku melihat kejadian penembakan di mile 62. Dalam kesaksiannya, Decky menyebut keterlibatan tentara dalam kasus tersebut. Berkait dengan kasus ini, dua hari lalu, bekas Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Alex Webri, menegaskan bahwa pelaku penembakan bukan dari OPM. Menurut pria yang menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari RI itu, pelakunya adalah pengacau di lingkungan Freeport. Pelakunya orang yang merasa tidak dipenuhi haknya. Jadi, ini masalah internal Freeport, kata dia. (Bernarda Rurit Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.