Fakta Survei Indikator: Selisih 20 Persen - Stagnan di 3 Bulan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI P Hasto Kristiyanto berbincang dengan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera saat menghadiri acara rilis survei

    Sekretaris Jenderal PDI P Hasto Kristiyanto berbincang dengan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera saat menghadiri acara rilis survei "Media Sosial, Hoaks, dan Sikap Partisan dalam Pilpres 2019" di kantor lembaga sigi Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis sigi terbaru terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Hasilnya elektabilitas pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin masih unggul atas lawannya Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

    Baca: Indikator: Elektabilitas Jokowi 54,9 Persen, Prabowo 34,8 Persen

    Survei digelar pada 16-26 Desember 2018 dengan melibatkan 1.220 responden yang memiliki hak pilih di seluruh provinsi. Metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih. Indikator mengklaim margin of error surveinya plus minus 2,9 persen. Berikut sejumlah fakta dari temuan survei Indikator:

    1. Jokowi - Ma'ruf Unggul

    Hasil survei Indikator mencatat elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin masih unggul dengan di angka 54,9 persen. Sementara lawan mereka, Prabowo - Sandiaga dengan 34,8 persen. Jika dibandingkan dengan sigi pada Oktober lalu, tingkat keterpilihan keduanya naik.

    2. Selisih 20 Persen

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat selisih 20 persen elektabilitas Jokowi - Ma'ruf membuat pasangan ini sulit dikejar oleh Prabowo - Sandiaga. Namun, ia menuturkan angka tersebut tidak membuat inkumben aman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.