Polisi Bongkar Transaksi Prostitusi Online Lewat Ponsel Muncikari

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi prostitusi. Lapresse.ca

    Ilustrasi prostitusi. Lapresse.ca

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan digital forensik terhadap telepon seluler milik dua muncikari, ES dan TN untuk membongkar kasus prostitusi online artis yang dikendalikan dua tersangka itu.

    Baca juga: Polisi Selidiki Jaringan Mucikari di Kasus Vanessa Angel

    "Dari situ akan dibongkar percakapan dari siapa saja, transaksi kepada siapa saja, dan apa saja yang dibicarakan untuk menjawab terhadap kebutuhan informasi publik," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa, 8 Januari 2018.

    Barung menegaskan pihaknya sangat serius membongkar kasus pelacuran yang melibatkan artis Ibu Kota itu.

    Dikatakan Barung, proses digital forensik itu setidaknya memakan waktu tiga hari sampai seminggu. Pasalnya, berhubungan dengan provider dan lainnya.

    "Dari situ akan terjawab. Kalau, misalnya, pengacara dari Vanessa yang mengatakan tidak terlibat, dari situ terbongkar semua. Semua akan terbongkar pembicaraan apa saja," ucap Barung.

    Barung menyebut, dua germo yang jadi tersangka, ES dan TN bukan germo biasa yang akan berkerja dengan cara yang biasa seperti berkomunikasi lewat whatsapp.

    "Mereka harus tahu wajah dari pelanggan. Dia tahu pelanggan berada dan menunggui jasa yang diberikan setelah itu transaksi berlangsung. ES tahu betul siapa-siapa saja yang dilayani," ungkapnya.

    Baca juga:  Polisi Sebut Pengusaha Pemesan Vanessa Angel Bebas Hukum

    Terkait pernyataan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan yang menyebut ada 45 artis dan 100 foto model yang terlibat prostitusi online dan dikendalikan dua germo itu, Barung menyatakan pihaknya masih harus menyiapkan nama-nama tersebut dengan data yang benar-benar valid.

    "Nama-nama yang telah disampaikan Kapolda Jatim harus disiapkan, terutama data-data yang valid, tidak keliru saat menyampaikan ke publik," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.